Berdikari.co, Bandar Lampung – Posisi tawar petani singkong di Lampung saat ini dinilai sangat lemah akibat pasar yang terbatas dan dominasi pabrik pengolahan tapioka.

Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Lampung (Unila), Asrian Hendi Caya, menanggapi persoalan anjloknya harga singkong di tengah masa panen raya.

Menurut Asrian, harga singkong terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Ketika permintaan tinggi, misalnya saat menjelang Lebaran, harga bisa naik. Sebaliknya, saat panen besar dan pembeli terbatas, harga singkong cenderung anjlok.

"Masalahnya, pasar singkong kita cenderung sempit, karena nyaris seluruhnya bergantung pada pabrik tepung tapioka. Ini menyebabkan posisi petani sebagai penjual menjadi sangat lemah," ujar Asrian, Minggu (4/5/2025).

Asrian menjelaskan, posisi pabrik sebagai pembeli semakin kuat karena sebagian besar perusahaan tersebut terafiliasi dalam satu grup bisnis. Ditambah lagi, singkong adalah komoditas yang tidak tahan lama, sehingga petani terdesak untuk segera menjual hasil panennya, meskipun dengan harga rendah.

Untuk memperbaiki situasi ini, Asrian mendorong adanya upaya memperkuat posisi petani, di antaranya melalui pemangkasan rantai distribusi.

"Tata niaga harus diperpendek. Idealnya, petani menjual langsung ke pabrik lewat kemitraan, sehingga biaya ongkos ditekan, petani mendapat kepastian pasar, dan pabrik memiliki kepastian pasokan bahan baku," paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mendorong terbentuknya kemitraan tersebut, sekaligus meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi singkong.

"Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur jalan untuk mengurangi biaya angkut, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pabrik, misalnya lewat insentif fiskal, agar biaya produksi lebih ringan," tambahnya.

Sebelumnya, ratusan petani singkong yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI) mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/5/2025).

Koordinator AMPPSI, Maradoni, mengatakan sekitar 5.000 petani dari berbagai daerah akan turun ke jalan, menuntut perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya.

Mereka mendesak pemerintah pusat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan-perusahaan pengolahan tapioka di Lampung, yang dinilai kerap membeli hasil panen dengan harga tidak wajar dan menekan petani dengan alat ukur kadar pati (aci).

"Kami ingin pemerintah pusat melihat langsung praktik yang terjadi di lapangan. Petani terus dirugikan oleh permainan harga ini," kata Maradoni, Sabtu (3/5/2025). (*)