Berdikari.co, Bandar Lampung – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung mengajak seluruh stakeholder pertanian untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan proyek bantuan pupuk organik cair (POC) senilai lebih dari Rp5,5 miliar yang akan disalurkan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2025.

Program bantuan ini dirancang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Lampung untuk mendukung produktivitas pertanian di 15 kabupaten/kota, dengan sasaran utama kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Anggaran proyek berasal dari APBD Provinsi Lampung 2025 dan difokuskan pada pengadaan pupuk organik cair untuk meningkatkan kualitas tanah serta hasil pertanian secara berkelanjutan melalui pendekatan ramah lingkungan.

Sekretaris DPD HKTI Lampung, R. Prabawa, menekankan pentingnya pengawasan ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi petani.

"Baik jika pemerintah membantu dalam bentuk pupuk, apakah itu cair atau padat, asalkan bantuan tersebut tepat sasaran dan kualitasnya sesuai standar. Jangan asal pupuk, karena ini menyangkut hasil pertanian dan kesejahteraan petani," kata Prabawa saat dimintai tanggapan, Selasa (6/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa sebelum bantuan disalurkan, sebaiknya dilakukan kajian lapangan untuk memastikan bahwa jenis bantuan yang diberikan benar-benar dibutuhkan petani.
"Yang harus dilihat adalah apakah pupuk organik cair ini benar-benar dibutuhkan oleh petani," tambahnya.

Prabawa juga meminta agar distribusi bantuan dilakukan secara adil dan transparan, serta menyasar kelompok tani yang benar-benar membutuhkan.

“Kami berharap program ini tidak hanya sekadar menjadi ajang serapan anggaran, tetapi menjadi solusi konkret atas persoalan pupuk yang kerap dikeluhkan petani. Jika tepat sasaran, tentu akan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi petani,” tegasnya.

Lebih jauh, HKTI mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk aktif mengawasi proyek ini agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan di lapangan.

"Sehingga yang menerima benar-benar petani yang membutuhkan, dan bantuan ini memberikan kebermanfaatan nyata," tandas Prabawa. (*)