Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyatakan mendukung rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang akan membangun Unit Sekolah Baru (USB) berupa SMK Pertanian di Kabupaten Lampung Timur.

Menurut Andika, rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan sektor pertanian melalui penguatan sumber daya manusia.

Ia juga menilai, kehadiran SMK Pertanian dapat memperluas akses pendidikan vokasi bagi anak-anak di wilayah pedesaan.

“Rencana sekolah pertanian itu tentu baik, sesuai dengan harapan bapak Presiden bahwa mutu pertanian kita harus ditingkatkan. Anak-anak dari desa gak perlu lagi sekolah ke kota, ini bagus untuk pemerataan,” ujar Andika, pada Rabu (7/5/2025).

Namun, ia mengingatkan Disdikbud Lampung agar tidak mengulangi kesalahan pada proyek sebelumnya, seperti pembangunan sekolah unggulan di Desa Sulusuban, Lampung Tengah, yang hingga kini belum terlihat jelas kelanjutannya.

“Kita support sekolah pertanian itu, tapi jangan seperti dulu. Sekolah unggulan di Lampung Tengah sampai sekarang belum tahu nasibnya. Jangan sampai hanya proyek di atas kertas,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan lahan yang cukup luas serta tenaga pengajar yang tidak hanya mumpuni secara teori, tetapi juga memiliki kemampuan praktik yang kuat, serta fasilitas pendukung seperti kebun atau lahan praktik.

“Pertanian itu tidak cukup teori, harus ada praktiknya. Jadi guru-gurunya juga harus tahu cara bercocok tanam langsung dan juga harus ada lahan yang cukup luas untuk belajar bercocok tanam,” ungkapnya.

Pengamat Pemerintahan Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang profesional agar proyek tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

“Perlu direncanakan secara matang dan dikerjakan oleh pihak yang memiliki kapasitas serta kapabilitas. Pengawasanpun harus melekat agar tidak terjadi penyimpangan,” kata Yusdianto, pada Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, proyek pembangunan seperti ini sangat rentan terhadap berbagai persoalan, terutama jika tidak dikelola secara profesional. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pengelolaan yang transparan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan akhir.

“Pekerjaan ini harus benar-benar dijalankan secara profesional, mulai dari perencanaan yang jelas, penentuan lokasi yang tepat, penggunaan bahan material yang berkualitas, hingga pengelolaan anggaran yang matang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusdianto juga menyoroti pentingnya pengendalian dan pengawasan proyek secara menyeluruh.

Ia menyarankan, agar pengawasan dilakukan tidak hanya secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pemantau proyek agar progres pembangunan dapat dipantau secara real time.

“Kontrol itu harus dilakukan melalui aplikasi, dan juga langsung oleh pihak terkait yang benar-benar turun ke lapangan, bukan hanya di atas kertas,” imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi, khususnya terkait pengelolaan keuangan, menjadi kunci dalam mencegah munculnya berbagai persoalan dalam proyek pemerintah.

“Seringkali permasalahan muncul karena tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Jika sejak awal sudah transparan, maka potensi penyimpangan bisa diminimalisir,” tegas Yusdianto. (*)