Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatatkan capaian signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah menunjukkan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

"Hingga 10 Mei 2025, pendapatan daerah Pemprov Lampung telah terealisasi sebesar Rp2,25 triliun atau mencapai 30,23 persen dari target," ujarnya saat memberikan keterangan, Minggu (11/5/2025).

Menurutnya, pencapaian ini melampaui realisasi pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 23 hingga 29 persen.

"Sebagai perbandingan, pada 2024 di periode yang sama untuk realisasi pendapatan hanya sebesar Rp2,04 triliun atau 23,72 persen," kata dia.

Tak hanya dari sisi pendapatan, percepatan juga tampak dari realisasi belanja daerah. Per 10 Mei 2025, belanja daerah telah mencapai Rp1,85 triliun atau 24,62 persen, angka tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 17 hingga 20 persen.

"Ini menunjukkan bahwa setiap penerimaan yang masuk ke kas daerah segera dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan," tegasnya.

Menurutnya, kinerja impresif ini juga tercermin dalam perkembangan realisasi dalam tiga bulan terakhir.

Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Provinsi Lampung pada Februari 2025 baru mencapai 8,83 persen.

"Namun dalam waktu singkat, angkanya melonjak hingga 30,32 persen pada awal Mei. Realisasi belanja pun meningkat tajam dari 5,67 persen pada Februari menjadi 24,62 persen pada Mei," tegasnya.

Mirza mengatakan, capaian ini sebagai hasil dari sinergi antar perangkat daerah, serta implementasi berbagai inovasi dalam optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.

Pemprov meyakini bahwa percepatan ini akan memperkuat daya dorong pembangunan di berbagai sektor strategis di wilayah Lampung.

"Dengan tren positif ini, Pemprov Lampung optimis target-target APBD 2025 akan tercapai, sekaligus menegaskan komitmen dalam membangun daerah secara berkelanjutan dan merata," terangnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menambahkan, meskipun Dana BOS masih dalam tahap pengesahan secara formal per semester sesuai Permendagri, perputaran dana tersebut sudah berjalan dan dihitung dalam realisasi APBD.

"Jika dilihat secara keseluruhan, baik yang melalui RKUD maupun di luar RKUD, realisasi pendapatan mencapai 30,23% dan belanja sebesar 24,62%. Capaian ini menempatkan Lampung di atas rata-rata nasional,” ujar Marindo, Sabtu (10/5/2025).

Ia menjelaskan, rincian lebih lanjut mengenai realisasi anggaran ini akan dipublikasikan dalam rapat koordinasi yang akan datang. Selain dari sisi realisasi, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung juga dinilai optimal. Ini tercermin dari saldo kas daerah yang hanya mencapai 0,03% per hari, menunjukkan bahwa penerimaan daerah langsung digunakan untuk belanja publik.

"Hal ini mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” ungkapnya.

Sementara Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Unila dan Pengurus ISEI Lampung, Dr. Saring Suhendro mengungkapkan, data per 7 Mei 2025 menyebut Pemprov Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional.

"Tapi kalau kita lihat data terbaru per 10 Mei 2025, ternyata faktanya berubah drastis. Realisasi pendapatan Pemprov Lampung justru melonjak jadi 30,23%, dan belanja daerah pun tembus 24,62%, bahkan data ini menunjukkan pencapaian di atas rata-rata nasional," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, kondisi ini bukan hanya membaik, namun capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.

"Dari mana lonjakan itu datang?” Kalau kita bandingkan, per 28 Februari 2025 lalu, pendapatan daerah baru menyentuh 8,83%, dan belanja 5,67%. Dalam waktu dua bulan saja (Maret-April), realisasinya naik lebih dari 21 poin persentase untuk pendapatan dan hampir 19 poin untuk belanja. "Ini bukan peningkatan biasa, namun ini akselerasi fiskal yang luar biasa," ujarnya.

Kalau ditanya apa yang sebenarnya terjadi, jawabannya sederhana yaitu kepemimpinan yang adaptif dan manajemen fiskal yang lincah.

Menurutnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tidak memilih untuk menyalahkan atau membela diri saat ditegur pusat. Beliau langsung mengarahkan percepatan di tiga titik krusial, diantaranya, Menyesuaikan penatausahaan kas dengan jadwal pembangunan nyata, bukan sekadar formalitas administrasi; Mengintegrasikan penggunaan Dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan realisasi; Menjaga efisiensi perputaran kas, supaya dana yang masuk segera bekerja untuk masyarakat.

"Ketika daerah lain masih sibuk mempersiapkan kegiatan, Pemprov Lampung justru sudah mengeksekusinya. Inilah yang disebut dengan shock response, yaitu tahu kapan harus gas dan kapan harus rem," terangnya.

Bahkan Mendagri Tito Karnavian sendiri menekankan bahwa belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi, dan Pemprov Lampung menjawab itu bukan dengan retorika, tapi dengan angka.

"Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, melainkan yang cepat belajar dan memperbaiki,” ujar seorang akademisi keuangan publik dari Universitas Lampung yang menilai strategi fiskal Pemprov Lampung sebagai praktik reformasi yang tidak defensif, tetapi solutif dan dinamis.

Jadi, kalau hari ini orang bertanya, “Apa kabar realisasi APBD Lampung?” Jawabannya adalah dari yang disebut tertinggal, kini justru jadi contoh percepatan fiskal yang patut dicontoh.

Dalam kerangka tata kelola keuangan daerah, capaian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang cepat dan berbasis data mampu mengoreksi persepsi negatif publik.

Lebih dari sekadar membelanjakan anggaran, Pemprov Lampung telah menunjukkan bagaimana fiscal leadership bisa dijalankan secara efektif melalui instrumen manajemen kas dan akuntabilitas kinerja anggaran. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Selasa 13 Mei 2025 dengan judul “Pendapatan APBD Lampung Capai Rp2,2 Triliun”