Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, menyebut pemberantasan premanisme sangat penting demi menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat.

"Saya mengapresiasi langkah Polda Lampung dan jajaran TNI yang telah bergerak cepat dalam menindak tegas aksi-aksi premanisme. Ini menunjukkan negara hadir dalam menjamin keamanan masyarakat," kata Budiman, pada Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, penangkapan ratusan pelaku premanisme dalam beberapa waktu terakhir adalah bukti keseriusan aparat dalam menegakkan hukum dan memberantas aksi-aksi yang meresahkan masyarakat.

Namun, Budiman mengingatkan bahwa penindakan tidak cukup dilakukan hanya di permukaan.

"Pemberantasan premanisme ini tidak boleh hanya sebatas razia atau penangkapan. Harus ada langkah preventif dan pendekatan sosial untuk mencegah tumbuhnya bibit-bibit premanisme baru," katanya.

Ia menyarankan, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memperkuat peran pemerintahan di tingkat kelurahan dan desa dalam deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

"Koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda perlu diperkuat. Mereka bisa menjadi mitra strategis dalam mencegah berkembangnya kelompok-kelompok yang akan melakukan aksi premanisme," jelasnya.

Budiman juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menilai, banyaknya aksi premanisme tidak lepas dari tekanan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan.

"Pemerintah perlu hadir memberikan solusi, seperti pelatihan kerja, pembinaan UMKM, dan program padat karya. Kalau ekonomi masyarakat terangkat, tentu keinginan untuk ikut-ikutan jadi preman bisa ditekan," tandasnya.

Ia juga meminta agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menindak pelaku premanisme.

"Semua yang melanggar hukum harus diproses, tanpa pandang bulu. Ini penting agar masyarakat percaya terhadap penegakan hukum," tegasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Siddiq Pramono, mengungkapkan pembentukan satgas premanisme merupakan langkah serius pemerintah. Menurutnya, pembentukan satgas tersebut adalah sinyal kuat dari negara menindak tegas premanisme.

“Satgas ini penting agar masyarakat melihat keseriusan negara memberantas premanisme dan ormas bermasalah,” jelas Siddiq, baru-baru ini.

Siddiq menekankan bahwa satgas ini akan efektif jika ditindaklanjuti secara konkret dan bukan simbolik semata. Menurutnya, kehadiran satgas harus dibarengi aksi nyata untuk mengatasi persoalan yang berakar lama.

“Kalau cuma simbolik, masyarakat bisa menilai satgas ini sekadar pemanis tanpa dampak riil,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Siddiq menyatakan bahwa persoalan premanisme sudah lama menjadi beban sosial dan hukum masyarakat.

Menurutnya, aparat penegak hukum juga harus ikut bertanggung jawab karena telah lama terkesan membiarkan.

“Kalau sudah ada aturan dan wewenang, kenapa tidak digunakan maksimal untuk menindak dengan tegas?” ujar Siddiq.

Siddiq juga menyoroti bahwa praktik premanisme dan ormas bermasalah sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius.

Menurutnya, hal ini memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Siddiq juga mengingatkan perlunya satgas menjadi bukti nyata keberpihakan negara kepada hukum dan rakyat. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Rabu 14 Mei 2025 dengan judul “DPRD: Dipicu Tekanan Ekonomi dan Kurangnya Lapangan Pekerjaan”