Berdikari.co, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung ikut menyoroti proyek pembangunan fisik senilai Rp60 miliar lebih di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung tahun 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, mengingatkan Dinas PSDA agar menjalankan proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi perencanaan tanpa dikurangi.

"Dinas PSDA harus betul-betul betul baik dari mulai perencanaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena salah satu persoalan dalam pelaksanaan proyek itu adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan kondisi di lapangan," tegas Muklis, pada Selasa (20/5/2025).

Mukhlis meminta Dinas PSDA harus memilih rekanan yang baik rekam jejaknya untuk menggarap proyek fantastis tersebut.

"Dinas PSDA harus sudah paham rekanan yang punya track record baik. Jangan sampai proyek besar dikerjakan oleh rekanan yang rekam jejaknya tidak baik,” ungkapnya.

Mukhlis menegaskan, Komisi IV akan terus mengawal proyek fantastis tersebut, karena adanya proyek ini merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Tentunya kami komisi IV akan mengawasi secara intensif kegiatan-kegiatan ini," katanya.

"Proyeknya ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, aspirasi dari masyarakat yang disampaikan setiap kami turun ke masyarakat, baik reses maupun kegiatan lainnya. Secara faktual itu memang dibutuhkan oleh masyarakat," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, Komisi IV akan memanggil Dinas PSDA dalam rapat dengar pendapat (RDP) dalam waktu dekat untuk mempertanyakan progres pelaksanaan proyek-proyek itu.

"Nanti akan kita panggil Dinas PSDA untuk RDP dalam rangka mempertanyakan progres dari pelaksanaan proyek-proyek ini. Karena tidak boleh terjadi kegagalan proyek ke depan. Harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan spesifik tekniknya. Kita akan kawal proyek ini," paparnya. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai salah satu sektor paling rentan terhadap praktik korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut bahwa sektor PBJ mendominasi praktik suap dan gratifikasi di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (K/L/PD).

“Risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan PBJ mencapai 97% di kementerian/lembaga dan 99% di pemerintah daerah. Temuan ini berdasarkan jawaban dari 53% responden internal yang mengakui adanya penyalahgunaan di sektor ini,” ungkap Pahala, pada Rabu (22/1/2025) lalu.

Pahala juga memaparkan berbagai temuan SPI dalam pengelolaan PBJ, di antaranya 49% pemilihan pemenang vendor yang sudah diatur semakin banyak; 56% kualitas barang tidak sesuai dengan harga PBJ; dan 38% hasil pengadaan tidak memberikan manfaat.

Kemudian, 71% tindakan nepotisme meningkat semakin drastis dan ditemui 46% gratifikasi dari pemberian vendor ke penyelenggara negara dalam proses PBJ.

“Walaupun KPK telah mendorong digitalisasi PBJ di K/L/PD, praktik korupsi dalam pengelolaan PBJ masih meluas dan semakin rentan di berbagai area. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh pada sektor ini perlu dilakukan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas,” tegas Pahala.

Hasil SPI 2024 juga mengungkapkan adanya praktik hubungan kekerabatan dan kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sebanyak 9% responden di seluruh KLPD mengungkapkan bahwa pemenang pengadaan seringkali memiliki hubungan dekat dengan penyelenggara negara. Praktik ini, menurut Pahala, merusak prinsip keadilan, efisiensi, dan profesionalisme.

“Korupsi di sektor PBJ secara langsung mendegradasi kualitas pelaksanaan keuangan negara. Pemerintah, sebagai pengguna anggaran, harus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Digitalisasi sistem pengadaan PBJ yang sudah berjalan diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” kata Pahala.

Menurut Pahala, area PBJ harus menjadi fokus utama perbaikan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap integritas keuangan negara dan efektivitas pembangunan nasional. (*)