Berdikari.co, Bandar Lampung - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Dedi Hermawan, menilai stagnasi pada sektor pendidikan menjadi faktor utama rendahnya IPM Lampung.

“Jika kita lihat data BPS 2024, komponen kesehatan dan ekonomi menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, namun komponen pendidikan masih sangat lambat bahkan cenderung stagnan. Ini yang menjadi hambatan utama dalam upaya menaikkan IPM Lampung,” ujar Dedi, pada Senin (26/5/2025).

Dedi menegaskan, peningkatan IPM tidak bisa dicapai tanpa perbaikan serius di sektor pendidikan. Menurutnya, perlu ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Lampung untuk mendorong percepatan perbaikan kualitas pendidikan.

Dedi menyarankan, beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mempercepat peningkatan sektor pendidikan adalah pemanfaatan program nasional Sekolah Rakyat. Provinsi Lampung telah mengusulkan dua lokasi untuk program ini sebagai solusi alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Selain itu, lanjut dia, perlu digencarkan gerakan “Zero Putus Sekolah” dengan mengatasi berbagai penyebab anak-anak yang berhenti sekolah, seperti faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, hingga budaya.

“Bantuan pendidikan sudah tersedia lewat dana BOS, tapi masih banyak kebutuhan lain seperti transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah yang belum terpenuhi,” jelas Dedi.

Ia mengungkapkan, untuk anak-anak yang putus sekolah karena alasan kemalasan atau pengaruh lingkungan, perlu dilakukan konseling dan pendampingan kepada siswa maupun orang tua agar mereka kembali termotivasi melanjutkan pendidikan.

“Masalah lainnya adalah banyak warga dewasa di Lampung yang tidak memiliki ijazah karena tidak menyelesaikan sekolah formal. Untuk itu, penguatan program Kejar Paket A, B, dan C, yang bisa diikuti oleh perangkat desa, pengurus kelembagaan masyarakat, karyawan hingga buruh dengan pembiayaan dari dana desa, dana tanggung jawab sosial perusahaan maupun APBD,” paparnya.

Ia mengungkapkan, selama ini banyak warga yang sebenarnya punya pengetahuan dan keterampilan secara otodidak. Mereka bisa didorong untuk menyetarakan pendidikan melalui akademi komunitas atau kerja sama dengan perguruan tinggi, dalam bentuk program diploma yang bisa ditempuh secara bertahap.

Dedi melanjutkan, sektor pendidikan di Lampung juga dihadapkan pada keterbatasan tenaga pengajar. Ia menyarankan agar lulusan sarjana baru dilibatkan sebagai relawan pengajar di desa dengan bantuan biaya hidup dan transportasi.

Langkah tersebut bisa memberi pengalaman kepada lulusan sekaligus menyumbangkan tenaga di daerah yang masih kekurangan guru.

“Untuk akses pendidikan di daerah terpencil dan penyediaan transportasi menjadi hal penting. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan kendaraan dinas tidak terpakai, truk BPBD, ambulans desa, bahkan perahu untuk wilayah kepulauan guna membantu siswa berangkat ke sekolah,” ungkapnya.

Sebagai alternatif sistem pembelajaran, Dedi juga mendorong pengembangan model sekolah terbuka yang tidak berbasis kelas.

Ia mengatakan, dahulu pernah diterapkan melalui siaran radio, kini bisa dikembangkan melalui platform daring untuk menjangkau lebih banyak pelajar.

“Sekolah jarak jauh ini bisa menjadi solusi terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Teknologi harus dimanfaatkan untuk menjangkau mereka yang kesulitan mengakses pendidikan konvensional,” tegasnya.

Dedi berharap, dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Lampung dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sehingga mampu memperbaiki posisi IPM di tingkat regional dan nasional.

“Perbaikan pendidikan adalah kunci. Jika ini dibenahi, maka kesehatan dan ekonomi akan ikut terdorong, dan IPM Lampung bisa naik dari posisi paling bawah,” pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 27 Mei 2025 dengan judul "Pengamat: Stagnasi Sektor Pendidikan Jadi Faktor Utama”