Berdikari.co, Bandar Lampung – Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II, I Ketut Suwendra, mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan impor tepung tapioka. Desakan ini disampaikan menyusul semakin terpuruknya harga singkong lokal, yang menjadi tumpuan hidup utama petani di wilayahnya.

Menurut Suwendra, murahnya harga tapioka impor di pasar global telah menekan harga singkong dalam negeri, sehingga petani semakin merugi. Kondisi ini diperparah oleh minimnya kebijakan konkret dari pemerintah dalam melindungi komoditas lokal.

“Kami mendorong agar impor tapioka dikurangi, bahkan dihentikan sementara. Jangan sampai petani kita menjadi tamu di negeri sendiri,” tegas Suwendra usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kantor DPD PDIP Lampung, Minggu (1/6/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai penghentian impor dapat membuka ruang lebih besar bagi produk lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, harga singkong di tingkat petani akan terdongkrak dan memberikan kesejahteraan yang lebih layak.

Selain itu, Suwendra menyoroti ketimpangan kebijakan pangan nasional. Singkong hingga kini belum termasuk dalam kategori sembilan bahan pokok, sehingga tidak mendapat subsidi harga seperti halnya jagung dan padi.

“Pemerintah memang sudah mensubsidi pupuk, dan itu bisa digunakan untuk singkong. Tapi itu belum cukup untuk menstabilkan harga. Tanpa dukungan kebijakan yang berpihak, petani tetap terjepit,” jelasnya.

Suwendra mengungkapkan pihaknya tengah mendorong pengembangan tepung gaplek sebagai produk turunan singkong yang potensial. Namun, kualitas produk lokal masih kalah saing dengan produk serupa dari Thailand dan Vietnam, baik dari sisi standar industri maupun kontinuitas pasokan.

“Permintaan pasar terhadap tepung gaplek ada. Tapi kualitas produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Ini yang sedang kita genjot bersama stakeholder,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para petani untuk tidak hanya bergantung pada komoditas singkong semata, mengingat volatilitas pasar global yang kerap tidak berpihak. Di sisi lain, Suwendra meminta pabrikan besar di sektor pengolahan singkong untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara aktif.

“Pabrik harus ikut andil. Berikan bibit unggul, lakukan pembinaan, bantu petani menghasilkan kualitas yang kompetitif,” tandasnya.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi sektor pertanian, Suwendra menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap dampak negatif perdagangan bebas terhadap petani lokal.

“Indonesia memang telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas. Tapi bukan berarti kita membiarkan produk asing menekan petani sendiri. Negara harus hadir dan melindungi rakyatnya,” tutup Suwendra.