Berdikari.co, Pesisir Barat - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian layak dan penataan kawasan permukiman.

Hal tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya koordinasi langsung ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP).

Koordinasi ini dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., atas perintah langsung Bupati Dedi Irawan. Turut serta dalam rombongan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Ir. Armand Achyuni, Plt. Kepala Bappelitbangda, Unzir, S.P., serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Septono, S.KM., M.M.

Dalam pertemuan di Jakarta tersebut, rombongan Pemkab disambut langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen-PKP), Fahri Hamzah, didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Fitrah Nur.

Usai melakukan kunjungan, Pj. Sekda Tedi Zadmiko menjelaskan bahwa koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah serius Pemkab dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor perumahan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Ada empat usulan utama yang dibawa dalam pertemuan tersebut.

"Kami membawa empat usulan strategis yang menyasar langsung kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan rumah susun, bantuan rumah bagi warga berpenghasilan rendah, hingga pengentasan kawasan kumuh. Ini bagian dari komitmen Pemkab untuk menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” ujar Tedi Zadmiko, seperti dikutip dari kupastuntas.co, Rabu (2/7/2025).

Empat usulan tersebut antara lain pembangunan Rumah Susun (Rusun) berupa satu tower dengan tiga lantai yang direncanakan dibangun di Kecamatan Pesisir Tengah, pusat pemerintahan kabupaten.

Lalu pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 50 unit rumah baru guna mendukung akses hunian layak bagi warga kurang mampu.

Kemudian, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 846 unit rumah yang akan dibangun tersebar di dua kecamatan.

Terakhir, program pengentasan kawasan kumuh seluas lebih dari 15 hektare yang meliputi wilayah Kelurahan Pasar Kota Krui dan Pasar Krui.

Tedi menekankan bahwa seluruh usulan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Wamen-PKP dan mendapat respons positif.

"Alhamdulillah, seluruh usulan telah diterima langsung oleh Pak Wamen dan beliau menyambut baik serta menyatakan bahwa akan segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal terkait melalui proses verifikasi,” ungkapnya.

Pemkab berharap proses verifikasi teknis dapat segera dilaksanakan, sehingga realisasi pembangunan bisa dimulai secepatnya.

Menurut Tedi, keempat program tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

"Kami sangat berharap usulan ini dapat terealisasi karena seluruhnya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kita ingin masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, dan berada di lingkungan yang tertata rapi, bebas dari kawasan kumuh,” tegasnya.

Sementara itu, Wamen-PKP Fahri Hamzah menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pemkab Pesisir Barat.

Ia menyatakan bahwa kementerian akan segera menurunkan tim verifikasi untuk menilai kelayakan program sesuai ketentuan yang berlaku.

"Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan Indonesia tanpa kawasan kumuh dan mendorong pemerataan akses perumahan layak huni," terangnya.

Dengan membawa aspirasi masyarakat langsung ke pusat, Pemkab Pesisir Barat menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil.

"Jika keempat usulan ini terealisasi, bukan hanya persoalan perumahan yang terselesaikan, tetapi juga penataan kota dan peningkatan kualitas hidup warga secara menyeluruh," pungkasnya. (*)