Berdikari.co, Bandar Lampung - Pengamat Ekonomi dari Central Urban and Regional Studies (CURS) Lampung, Erwin Oktavianto, mengatakan, secara prinsip, pendirian BUMD merupakan strategi yang sah dan strategis bagi daerah.

Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan.

“Tanpa perencanaan bisnis yang matang, tata kelola yang baik, dan pengelolaan yang profesional, penyertaan modal ini berisiko menjadi beban fiskal bagi pemerintah daerah,” kata Erwin, Rabu (2/7/2025).

Erwin menjabarkan, sektor-sektor strategis seperti pariwisata, energi, pangan, dan jasa keuangan daerah memang memiliki potensi keuntungan yang besar. Ia mencontohkan PT Wisata Lampung Indah, yang mendapatkan porsi modal paling besar dan diharapkan menjadi motor penggerak sektor pariwisata di Lampung.

“Tapi kita juga mengingatkan risiko kegagalan seperti yang terjadi pada PT Lampung Jasa Utama (LJU), yang beberapa waktu lalu hampir mengalami kolaps akibat lemahnya tata kelola dan intervensi politik dalam manajemen,” jelasnya.

Erwin menyarankan agar lima BUMD baru yang akan menerima subsidi APBD benar-benar memperhatikan sejumlah aspek krusial, antara lain studi kelayakan bisnis yang realistis dan komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada proyeksi keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan risiko keuangan dan operasional.

Selanjutnya, seleksi pimpinan harus dilakukan secara profesional, tidak berdasarkan kepentingan politik, serta menerapkan sistem manajemen berbasis kinerja (performance-based management). Selain itu, audit keuangan tahunan oleh auditor independen perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

“Penetapan target tahunan seperti kapan perusahaan mulai menghasilkan laba, besaran return on investment (ROI), hingga jadwal dividen bagi daerah, juga penting. Dan penerapan sanksi tegas bagi direksi jika target tidak tercapai,” ujar Erwin.

Lebih jauh, ia juga menyinggung pentingnya BUMD membuka diri terhadap kerja sama dengan sektor swasta. Selama ini, kata dia, sejumlah BUMD terjebak pada sikap eksklusif dan merasa memiliki kekuasaan penuh, sehingga enggan berkolaborasi dengan pihak lain.

“Kolaborasi dengan investor swasta penting untuk memperkuat modal kerja dan efisiensi. Jangan sampai BUMD jadi menara gading yang terus-terusan disuntik APBD tanpa kontribusi nyata,” tegasnya. (*)