Berdikari.co, Lampung Timur - Sebanyak tujuh ekor gajah liar dari Taman Nasional Way Kambas (TNWK) masuk ke perkebunan milik warga di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

Gajah-gajah tersebut memasuki kebun warga sejak Selasa malam (1/7/2025). Hingga Rabu siang (2/7/2025), kawanan gajah masih berkeliaran di kebun. Kondisi ini tentu saja membuat warga khawatir dan langsung berjaga-jaga agar tanaman mereka tidak dirusak.

Sejumlah warga Desa Braja Sakti dan Braja Asri berupaya menjaga lahan pertanian masing-masing agar tidak dilintasi rombongan gajah. Apalagi, sejumlah tanaman jagung kini menjelang masa panen.

Ketegangan sempat meningkat saat terjadi perbedaan kepentingan warga dalam menentukan arah penggiringan kawanan gajah untuk kembali masuk ke hutan TNWK. Situasi semakin memanas hingga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Timur turun tangan.

Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, Kapolres AKBP Heti Patmawati, Dandim 0429 Letkol Inf Danang Setiaji, serta Kepala Balai TNWK Zaidi, langsung meninjau lokasi kejadian dan berdialog dengan warga dan petani terdampak.

Suasana mulai kondusif saat Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, berjanji akan memberikan ganti rugi untuk tanaman yang rusak akibat dilintasi kawanan gajah.

Sekitar pukul 12.00 WIB, gajah-gajah tersebut berhasil digiring kembali menuju kawasan hutan TNWK.

Ketua Brigade Pangan Desa Braja Asri, Khairudin, menyayangkan kejadian serupa terus berulang setiap tahun. Ia menegaskan, solusi tidak cukup hanya dengan menggiring gajah keluar, tetapi harus ada langkah konkret agar konflik antara manusia dan satwa tidak terus terjadi.

“Jangan cuma solusi keluarkan gajah. Tapi bagaimana ke depan gajah tidak kembali merusak tanaman masyarakat. Ini harus jangka panjang,” ujar Khairudin.

Ia mengungkapkan, masyarakat sudah merasa resah sejak bulan Ramadan lalu karena selalu dihantui ancaman datangnya gajah liar. Menurutnya, pihak Balai TNWK kurang serius menangani persoalan tersebut dan tidak melaporkan kondisi di lapangan ke Kementerian Kehutanan.

Khairudin menambahkan, konflik gajah dengan manusia juga sempat nyaris menimbulkan kericuhan antardesa.

“Warga Braja Sakti dan Braja Asri sempat hampir bentrok karena wilayah mereka tidak ingin jadi jalur lintasan gajah liar,” jelasnya.

Seorang petani Braja Asri, Gustam, meminta pemerintah memberikan solusi tegas dan cepat.

“Jangan bicara progres jangka panjang terus. Hari ini kami butuh solusi. Bagaimana gajah bisa segera keluar dari kebun warga,” tegas Gustam.

Menanggapi hal itu, Kepala Balai TNWK, Zaidi, menyatakan akan segera mengusulkan penambahan tenaga Masyarakat Mitra Polhut (MMP) ke Kementerian Kehutanan. Ia juga berkomitmen membawa semua aspirasi warga dua desa ke pemerintah pusat.

“Kami akan usulkan MMP tambahan ke pusat, dan semua masukan dari masyarakat Desa Braja Asri dan Braja Sakti akan kami sampaikan,” kata Zaidi.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini hingga ke pemerintah pusat. Ia berjanji memfasilitasi perwakilan petani dari desa penyangga untuk berdialog langsung dengan Kementerian Kehutanan.

“Kami siap membawa perwakilan petani untuk dengar pendapat ke Kementerian Kehutanan. Ini demi solusi jangka panjang,” ujar Ella.

Ia juga meminta kelompok tani dan Brigade Pangan di wilayah tersebut untuk bermusyawarah dan menyusun strategi bersama.

“Rembuk bersama harus segera dilakukan untuk mengatur pola pencegahan agar gajah tidak lagi keluar dari hutan,” ungkap Bupati. (*)