Berdikari.co, Lampung Timur - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyebut Kabupaten Lampung Timur setiap tahun mengirim 4.000 hingga 5.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI). Daerah ini masuk dalam 8 besar nasional sebagai penyalur pekerja migran.

Hal ini disampaikan Abdul Kadir Karding saat acara peluncuran Desa Migran Emas sebagai upaya meningkatkan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Lampung Timur, Kamis (31/7/2025).

Abdul Kadir Karding mengatakan, pembentukan Kementerian P2MI merupakan langkah besar dari Presiden Prabowo untuk memberikan perlindungan khusus bagi jutaan pekerja migran Indonesia.

"Jumlah PMI resmi mencapai 5,2 juta, tapi yang non-prosedural juga jutaan. Karena itu, perlu sistem yang rapi agar semua anak bangsa terlindungi," tegas Karding.

Ia menyebut, 90 persen masalah yang dihadapi PMI berasal dari jalur non-prosedural. "Kalau berangkat secara resmi, kami bisa awasi dan tangani bila ada masalah," ungkapnya.

Karding mengatakan, Lampung Timur menjadi daerah sorotan karena tingginya angka migrasi kerja, termasuk yang melalui jalur ilegal.

"Kunci ada di desa. Perekrutan mulai dari desa. Maka harus ada Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur perlindungan PMI," katanya.

Karding juga mengkritik praktik pemberian 'fee' hingga Rp5 juta kepada calo perekrut di desa sebagai pemicu migrasi ilegal. "Jangan karena tergiur uang langsung berangkat tanpa kesiapan," pesan Karding.

Ia mengingatkan calon PMI untuk menyiapkan mental, kemampuan bahasa, dan keahlian kerja, terutama bagi yang akan dikirim ke negara seperti Jepang.

Ia mencontohkan, PMI ke Jepang harus siap dengan budaya kerja disiplin dan komunikasi dalam bahasa Jepang. “Ini bukan hanya kerja, tapi menjadi duta bangsa,” ucapnya.

Karding pun menyoroti kontribusi besar PMI terhadap negara. "Devisa yang masuk tahun 2024 dari PMI mencapai Rp253 triliun. Mereka adalah pahlawan devisa yang harus kita lindungi maksimal," paparnya.

Menurutnya, wajar jika masyarakat bercita-cita bekerja di luar negeri. Gaji rata-rata mencapai Rp12 juta per bulan, jauh di atas UMR di daerah.

Namun, ia mengingatkan agar keluarga PMI juga cerdas dalam mengelola hasil kerja agar tidak habis tanpa manfaat jangka panjang.

Untuk mempersiapkan calon PMI, Karding mengusulkan pembentukan Kelas Migran di tingkat SMA. "Kita siapkan sejak dini. Bahasa, skil, dan budaya kerja sesuai negara tujuan," tuturnya.

Ia juga menyinggung program rumah subsidi bagi calon PMI sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar mereka.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, berharap peluncuran Desa Migran Emas bisa menjadi pemicu kemakmuran keluarga pekerja migran dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap migrasi yang aman.

"Kami percaya, desa bisa menjadi garda terdepan dalam menekan praktik migrasi non-prosedural dan membangun sistem perlindungan PMI yang lebih baik," kata Bupati Ela.

Ia menekankan pentingnya edukasi dan advokasi kepada calon PMI agar memahami proses legal, risiko kerja, dan hak-hak mereka selama bekerja di luar negeri.

Bupati juga menyebut bahwa Lampung Timur memiliki potensi besar dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. "Satu desa bisa memberangkatkan hingga 600 orang. Ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa jika dikelola dengan benar," jelasnya. (*)