Berdikari.co, Bandar Lampung - Akademisi Ekonomi Universitas Lampung (Unila), Usep Syaipudin, menyebut persoalan angka kemiskinan di Lampung masih menjadi tantangan serius.

Usep menilai kemiskinan di Lampung bersifat multidimensional dan tidak bisa diselesaikan dengan satu program saja. Ia menekankan pentingnya transformasi struktural, pemerataan pembangunan antardaerah, serta sinergi antara sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

"Salah satu akar persoalan kemiskinan di Lampung adalah ketimpangan distribusi pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan," kata Usep, Senin (4/8/2025).

Pembangunan yang cenderung terpusat di perkotaan menyebabkan masyarakat desa tertinggal dalam hal akses dan infrastruktur.

"Ketimpangan akses ekonomi ini berdampak pada rendahnya produktivitas di pedesaan. Padahal sebagian besar penduduk miskin di Lampung bekerja di sektor informal seperti buruh tani, nelayan, atau pekerja tanpa kontrak tetap, yang penghasilannya fluktuatif dan rentan terhadap guncangan ekonomi," jelas Usep.

Ia juga menyebutkan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan memperkuat keterbatasan mobilitas sosial masyarakat miskin.

Untuk menanggulangi kemiskinan, Usep mendorong optimalisasi tiga sektor strategis yakni Pertanian, industri dan pariwisata.

Dalam sektor pertanian, perlu transformasi dari sistem tradisional ke pertanian modern berbasis teknologi (smart farming), serta penguatan agroindustri lokal agar pendapatan petani meningkat.

Di sektor industri, Lampung memiliki potensi besar dalam pengolahan hasil pertanian seperti kopi, singkong, kakao, dan nanas.

"Pembangunan pabrik dekat sentra produksi dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan nilai tambah," ujarnya.

Sementara di sektor pariwisata, perlu diperkuat seperti wisata bahari di Pulau Pahawang dan Teluk Kiluan, serta kekayaan budaya dan kuliner. Semua itu dapat dikembangkan secara inklusif melalui desa wisata dan pelibatan UKM lokal.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Lampung, Usep juga merekomendasikan beberapa kebijakan, diantaranya penguatan infrastruktur dan konektivitas.

"Prioritaskan pembangunan jalan, jembatan, serta akses internet ke daerah tertinggal, dan bangun pusat ekonomi baru di luar Bandar Lampung," terangnya.

Selanjutnya, mengembangkan sentra agroindustri berbasis komoditas unggulan serta dorong pembentukan koperasi tani dan UMKM agro.

Serta menyediakan pelatihan vokasi dan inkubasi bisnis bagi masyarakat miskin, terutama perempuan dan pemuda desa, melalui kolaborasi antara pemda, BUMN/BUMD, dan perguruan tinggi.

Selain itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata berkelanjutan, dengan memerikan insentif bagi desa wisata dan pelaku UMKM sektor pariwisata, serta tingkatkan promosi dan aksesibilitas destinasi unggulan.

“Tanpa intervensi serius dan lintas sektor, angka kemiskinan di Lampung akan sulit ditekan secara signifikan,” tandasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 05 Agustus 2025 dengan judul "Akademisi: Kemiskinan di Lampung Bersifat Multidimensional”