Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, memberikan apresiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Lampung pada kuartal II tahun 2025.

Ia menilai, kinerja pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela Chalim patut diacungi jempol.

"Terkait pertumbuhan ekonomi Lampung yang tinggi ini tentunya kita apresiasi. Pemerintahan yang dipimpin oleh RMD dan Jihan harus kita dukung terus agar capaian ini dapat dipertahankan. Daya beli masyarakat juga harus ditingkatkan karena ini menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah," ujar Ahmad Basuki saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2025).

Ia juga menekankan agar penganggaran di daerah (floating anggaran) harus selaras dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, daerah memiliki peran strategis dalam menopang target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional ditetapkan Presiden sebesar 8 persen. Maka daerah harus menjadi tulang punggung dalam mendorong pencapaian itu. APBD harus dijadikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat," katanya.

Ia juga menyoroti potensi strategis Lampung di sektor pertanian. Basuki menyebut, kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang fokus pada ketahanan pangan menjadi momentum penting bagi Lampung untuk mengambil peran lebih besar sebagai lumbung pangan nasional.

"Lampung ini secara geografis memang wilayah pertanian, dan selalu menjadi penyuplai utama kebutuhan pangan nasional. Maka ketika Presiden Prabowo menggulirkan kebijakan strategis seperti penugasan serap gabah oleh Bulog ini seharusnya menjadi dorongan besar bagi sektor pertanian Lampung dan berujung kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi," terangnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Unila, Usep Syaipudin, menyatakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2025 masih akan penuh tantangan.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap ekonomi Lampung salah satunya disebabkan oleh daya beli masyarakat yang melemah.

Menurut Usep, tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi Lampung. Beberapa faktor yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi adalah pemotongan dana transfer ke daerah yang dapat menekan APBD dan menurunkan kualitas layanan publik. Kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen pada 2025 juga berpotensi membebani dunia usaha.

“Lalu kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalami defisit sejak 2020 hingga 2025, dengan hutang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota yang cukup besar,” jelasnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia merekomendasikan beberapa langkah strategis, diantaranya meningkatkan koordinasi antar kepala daerah, lembaga, serta kemitraan publik dan swasta guna memastikan kebijakan APBD lebih produktif.

Mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif agar pemulihan ekonomi berjalan merata, serta melakukan diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor industri pengolahan, pariwisata dan jasa guna mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.

"Pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, bendungan, dan telekomunikasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan birokrasi, lalu menyusun roadmap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dan memperkuat ketahanan pangan dan stabilisasi harga, " ungkapnya.

Selain itu, untuk mengatasi persoalan keuangan daerah beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui hilirisasi komoditas lokal seperti kopi, singkong, dan kelapa sawit agar menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Kemudian, industrialisasi berbasis sumber daya lokal guna memperluas perekonomian daerah dan menarik investor. Mengoptimalkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi PAD. Memprioritaskan belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memangkas pengeluaran yang tidak produktif.

“Jika langkah-langkah strategis ini dapat dijalankan dengan baik, perekonomian Lampung dapat lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan di tahun 2025,” pungkas Usep. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Rabu 06 Agustus 2025 dengan judul "Ahmad Basuki: Daya Beli Masyarakat Harus Ditingkatkan”