Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Hadi Yunanto, mengatakan perlu upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar ruas jalan yang belum pernah diaspal dapat segera diperbaiki.

"Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih aktif tingkatkan PAD, sehingga perbaikan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung bisa lebih maksimal dilaksanakan," kata Budi, Minggu (10/8/2025).

Budi menjelaskan, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah strategis untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan jalan. Menurutnya, pemerintah daerah harus kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru.

"Kita mendorong segera pihak Dinas BMBK melakukan langkah-langkah yang baik agar pada 2026 sepanjang jalan 92 km itu terealisasi," katanya.

Budi mengatakan, Dinas BMBK telah menyampaikan progres perbaikan jalan di Lampung baik yang sudah diperbaiki maupun yang belum. Ia mengungkapkan, transparansi data ini penting agar publik mengetahui kondisi infrastruktur secara jelas.

"Memang dari dinas sudah dibuka terkait dengan peta ruas jalan yang telah dan belum diperbaiki. Dari anggarannya memang belum bisa mengkafer semua jalan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muklis Basri, meminta Pemprov Lampung, khususnya Dinas BMBK memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan.

"Harapan kita kebijakan efisiensi tidak dilakukan untuk belanja modal perbaikan jalan," kata Muklis, baru-baru ini.

Menurutnya, mayoritas masyarakat Lampung ingin perbaikan jalan yang lebih baik. Sehingga, anggaran perbaikan jalan tidak boleh dikurangi.

"Kalau bisa dari hasil efisiensi itu justru ditambah untuk perbaikan jalan. Karena ini adalah tuntutan dari masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini perbaikan infrastruktur jalan," tegasnya.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, juga berharap efisiensi anggaran tidak berdampak kepada pembangunan infrastruktur jalan.

"Kita minta dinas terkait agar melakukan efisiensi anggaran yang tepat sasaran. Salah satunya soal infrastruktur jalan itukan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, jadi jangan sampai dikurangi," kata Kostiana.(*)