Berdikari.co, Tanggamus – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Pekon Bangun Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, justru masih bergulat dengan kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan.

Jalan penghubung antarpekon di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah, dengan lubang besar yang tergenang air pada sejumlah titik. Kondisi itu membuat jalan terlihat seperti kolam, menyulitkan aktivitas warga dan membahayakan pengguna jalan.

Pantauan di lapangan, Senin (11/8/2025), terlihat deretan umbul-umbul merah putih dipasang di sisi kanan dan kiri jalan sebagai wujud antusiasme menyambut hari kemerdekaan. Namun, kontras dengan semangat itu, kondisi jalan tetap memprihatinkan.

Kerusakan tersebut bukan hanya sekadar menghambat lalu lintas, tetapi juga berdampak pada ekonomi warga. Ongkos angkut barang menjadi lebih mahal, waktu tempuh perjalanan meningkat, serta kendaraan warga mengalami kerusakan, khususnya di bagian kaki-kaki.

“Banyak pengendara motor yang jatuh karena lubangnya tertutup genangan air,” ujar Andi (42), warga setempat.

Dampaknya juga dirasakan oleh pelajar dan ibu rumah tangga.

“Saya sering telat ke sekolah karena harus pelan-pelan biar nggak jatuh. Kalau hujan, sepatu basah semua,” ungkap Rina (15), siswi SMP di Semaka.

“Kalau bawa hasil kebun ke pasar jadi susah. Perjalanan lama, kadang sayuran layu di jalan,” keluh Siti (37), warga Bangun Rejo.

Selain merugikan secara ekonomi, kondisi ini juga berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Pada musim kemarau, debu bertebaran dan menyebabkan gangguan pernapasan seperti ISPA. Saat musim hujan, genangan air menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk penyebab penyakit.

Jalan rusak di Bangun Rejo merupakan jalur vital masyarakat Semaka, terutama untuk distribusi hasil pertanian dan kebutuhan harian warga. Karena itu, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk segera melakukan perbaikan.

Keluhan masyarakat tersebut kini ramai disuarakan di media sosial melalui tagar #fyp, #semaka, dan #Tanggamus, memicu perhatian publik dan tekanan terhadap pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan nyata. (*)