Berdikari.co, Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung meluncurkan Program Rumah Partisipasi Publik bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini dijalankan secara serentak di kantor DPD dan seluruh DPC se-Provinsi Lampung.

‎Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin mengatakan, bahwa program tersebut bertujuan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan publik.

‎“Rumah partisipasi ini membuka pintu partai bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun laporan terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, ekonomi kerakyatan, hingga persoalan sosial,” ujar Sudin, dalam amanatnya saat menjadi pembina upacara HUT RI Ke-80 di DPD PDI Perjuangan Lampung Minggu (17/8/2025).

‎Ia menjelaskan, setiap aspirasi yang masuk akan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal partai.

“Tujuannya jelas, memastikan suara rakyat sampai dan direspons sesuai kewenangan yang ada,” tegasnya, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

‎Sudin juga mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya dijalankan secara tatap muka di kantor partai, melainkan juga tersedia dalam bentuk layanan daring melalui media sosial resmi dan call center.

‎Dengan begitu, masyarakat dari berbagai daerah di Lampung tetap dapat berpartisipasi tanpa terhalang jarak yang jauh.

Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada sinergi tiga pilar partai, yaitu eksekutif, legislatif, dan struktural.

‎Pilar eksekutif bertugas menerjemahkan aspirasi menjadi kebijakan, pilar legislatif mengawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan, sementara pilar struktural menjadi penghubung langsung antara masyarakat dan pejabat publik.

‎"Ketiga pilar ini harus solid. Tanpa sinergi, aspirasi rakyat hanya akan menjadi catatan. Dengan sinergi, aspirasi rakyat bisa menjadi kebijakan publik yang bermanfaat,” jelas Sudin.

‎Ia menegaskan bahwa hadirnya rumah partisipasi publik merupakan bentuk nyata akuntabilitas politik PDI Perjuangan.

‎Partai, kata dia, tidak hanya hadir saat kampanye pemilu, tetapi juga setiap kali rakyat membutuhkan.

‎Sudin juga mengajak seluruh kader dari tingkat DPD hingga DPC untuk konsisten menjalankan program tersebut.

"Pastikan kantor partai menjadi ruang yang ramah, terbuka, dan nyaman bagi masyarakat. Pastikan pula setiap pengaduan diproses cepat, tepat, dan transparan,” katanya.

‎Ia menutup amanatnya dengan menekankan bahwa momentum HUT ke-80 RI harus dimaknai sebagai panggilan untuk memperkuat ideologi, meningkatkan kapasitas kader, serta membangun kepercayaan publik.

"Dengan semangat ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’, mari kita buktikan bahwa politik adalah sarana pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan,” pungkasnya. (*)