Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus berupaya mencegah perkawinan anak di bawah umur.

Plt Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan berbagai program strategis dan kolaboratif telah digulirkan untuk menekan angka perkawinan anak yang menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan dan stunting.

"Perkawinan anak turut berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan dan stunting di Provinsi Lampung," kata Hanita, Senin (25/8/2025).

Hanita menjelaskan, berdasarkan data terbaru, angka perkawinan anak di Lampung mengalami penurunan sebesar 8 persen pada tahun 2024 dibandingkan 2023.

"Angka perkawinan anak di Lampung menurun 8 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024," tuturnya.

Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mencegah perkawinan anak melalui kebijakan, kampanye, dan penguatan peran lintas sektor.

"Kami terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan anak," ujar Hanita.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pelaksanaan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pencegahan perkawinan anak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023.

"Kami juga meresmikan Puspaga Pinggungan Sebuai pada 21 April 2025. Pusat Pembelajaran Keluarga ini memberikan layanan berupa konseling, konsultasi, edukasi, dan rujukan kepada keluarga, calon pasangan yang akan menikah, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak," jelasnya.

Selain itu, kampanye pencegahan perkawinan anak juga dilakukan melalui kerja sama dengan FOKAL. Kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara masif dan menyentuh langsung kelompok remaja serta orang tua.

"Kami juga bersinergi dengan pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Kementerian Agama dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak," imbuhnya.

Hanita melanjutkan, Forum Anak Daerah (FAD) juga diberdayakan sebagai pelopor dan pelapor, sekaligus konselor sebaya bagi sesama anak. Duta Genre pun dilibatkan sebagai peer educator yang menjadi panutan dan penyampai pesan tentang bahaya perkawinan anak kepada remaja.

"Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) juga dikembangkan di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dari akar rumput," paparnya.

UPTD Dinas PPPA juga memberikan pelayanan langsung dalam penanganan kasus kekerasan dan dampak negatif dari perkawinan anak.

"Dari sisi ekonomi, remaja yang menikah dini cenderung tidak memiliki cukup pendidikan dan keterampilan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menimbulkan ketergantungan ekonomi dan menjadi beban tambahan bagi keluarga besar, khususnya pihak laki-laki," jelasnya.

“Dari sisi kesehatan, perkawinan anak berisiko menyebabkan stunting pada anak, karena ibu muda biasanya belum memiliki kesiapan fisik dan mental dalam mengasuh anak, serta rentan mengalami kekurangan gizi,” imbuhnya. (*)