Berdikari.co, Bandar Lampung - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo, mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemprov Lampung bahwa tantangan pembangunan ke depan menuntut kerja cerdas dan kolaboratif.

Hal tersebut disampaikan Marindo saat memberikan sambutan usai melantik dua pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Lampung, yakni Saiful sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT), serta Hanita Farial sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/4769/VI.04/2025 dan berlangsung di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (28/8/2025).

Marindo mengatakan, pemerintahan tidak bisa lagi berjalan dengan sekat-sekat sektoral. Diperlukan sinergi antar perangkat daerah, pelibatan masyarakat, dan koordinasi lintas instansi serta stakeholder.
“Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatannya semata, tetapi oleh kemampuan membangun kolaborasi dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Marindo.

Khusus kepada Saiful yang dipercaya mengemban urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan transmigrasi, Marindo menitipkan harapan besar. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat dan motor pembangunan berkelanjutan.
“Langkah besar yang perlu diprioritaskan adalah membangun dari desa dan dari bawah, sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi. Ini menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan,” tegas Marindo.

Ia juga meminta agar program-program strategis pusat dan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi dapat diintegrasikan secara cepat, tepat, dan terukur. Selain itu, program prioritas seperti pemberian makanan bergizi gratis harus menjadi perhatian khusus, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan transmigrasi.

Sementara itu, kepada Kepala Dinas PPPA Hanita Farial, Marindo mengingatkan pentingnya memperkuat kebijakan yang berpihak pada perempuan, anak, dan kelompok rentan.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah bagian dari strategi pembangunan manusia yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Pendekatannya harus holistik dan berbasis data,” tegas Marindo.

Marindo juga menekankan pentingnya penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta keterlibatan publik dalam menjaga dan melindungi kelompok rentan, sebagai bagian dari upaya mempersiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. (*)