Berdikari.co, Lampung Barat - Anggota DPRD Lampung Barat (Lambar) Dapil Bandar Negeri Suoh (BNS) – Suoh, Mistiana, mendesak pihak terkait melakukan kroscek pelaksanaan proyek pembangunan Bronjong, di Pekon (Desa) Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) yang diduga bermasalah.

‎Ia menilai proyek yang disebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung itu perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kualitas pekerjaan harus segera ditindaklanjuti.

‎“Saya berharap pemerintah provinsi dapat segera melakukan evaluasi ulang atas pekerjaan ini. Kalau memang ada dugaan penyimpangan, maka Aparat Penegak Hukum (APH) juga perlu mengusut tuntas apa yang menjadi keluhan masyarakat,” ujar Mistiana, Minggu (31/8/2025).

‎Menurutnya, keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan material utama yang digunakan, melainkan juga menyangkut penyusunan dan peletakan Bronjong.

Kondisi struktur yang ada saat ini dinilai minim manfaat, terutama bila dilihat dari kacamata petani yang menggantungkan lahan di sekitar aliran sungai.

‎Mistiana mengungkapkan, ia telah berupaya mencari pihak pengawas lapangan untuk meminta penjelasan terkait proses pengerjaan proyek. Namun, hingga kini tidak ada pihak yang dapat ditemui di lokasi.

‎“Sejak beberapa hari terakhir saya mencoba mencari pengawas lapangan untuk bertanya soal teknis pelaksanaan, tapi tidak pernah ketemu. Padahal banyak keluhan masyarakat yang masuk ke saya,” tambahnya, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada media yang telah ikut serta mengawasi jalannya pembangunan di daerah.

Menurutnya, keterlibatan jurnalis dalam melakukan kontrol sosial membantu masyarakat menyuarakan aspirasi.

‎“Terima kasih kepada rekan-rekan media yang turut menyoroti proyek ini. Saya berharap pengawasan yang dilakukan dapat menjadi perhatian serius pemerintah, atau pihak terkait agar lebih serius mengawasi setiap program pembangunan yang dijalankan,” ucapnya.

‎Mistiana menambahkan, masyarakat Pekon Hantatai sebelumnya telah menyampaikan keberatan atas kualitas pekerjaan. Mereka menilai proyek yang seharusnya bermanfaat untuk pengendalian banjir dan menjaga lahan pertanian justru tidak maksimal.

‎Sejumlah warga khawatir Bronjong tersebut tidak akan bertahan lama menghadapi musim penghujan. Jika rusak, dikhawatirkan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi petani di sekitar bantaran sungai.

‎Ia menegaskan pemerintah provinsi harus segera turun tangan memastikan kualitas proyek sesuai spesifikasi.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi agar masyarakat mengetahui alur pelaksanaan pembangunan di daerah mereka.

‎“Jangan sampai masyarakat merasa dikecewakan. Proyek ini dibiayai dengan uang rakyat, sehingga harus benar-benar bermanfaat dan sesuai peruntukan, jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang karena ulah oknum-oknum yang hanya memikirkan kepentingan pribadi,” tegasnya.

‎Lebih lanjut, ia meminta agar aparat penegak hukum turut mengawal jalannya pembangunan. Jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran, Mistiana menilai penegakan hukum harus dilakukan secara tegas.

‎Berdasarkan pantauan di lapangan, konstruksi Bronjong di Pekon Hantatai tampak sudah mengalami kerusakan meskipun baru selesai dikerjakan beberapa minggu lalu. Sejumlah kawat penahan batu terlihat kendur bahkan ada yang terlepas.

‎Selain itu, proyek tersebut menggunakan batu bulat dengan ukuran tidak seragam. Batu yang dipakai bervariasi, mulai dari kecil, sedang hingga besar. Padahal, sesuai standar teknis, Bronjong seharusnya menggunakan batu belah yang dapat saling mengunci dengan kuat.

‎Penggunaan batu bulat dinilai berisiko karena bentuknya licin dan tidak memiliki daya ikat yang memadai.

Kondisi ini dikhawatirkan tidak mampu menahan derasnya aliran sungai di wilayah tersebut yang dikenal memiliki arus cukup kuat.

‎Tidak hanya itu, sejumlah bagian Bronjong juga tampak belum rampung. Namun di lokasi tidak ditemukan aktivitas pekerja, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pekerjaan telah dihentikan tanpa kejelasan.

‎Hingga kini, belum diketahui instansi mana yang bertanggung jawab terhadap pengerjaan proyek tersebut. Ketiadaan papan proyek di lokasi membuat informasi terkait anggaran maupun kontraktor pelaksana tidak dapat dipastikan.

‎Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun instansi terkait mengenai dugaan permasalahan tersebut.

Sementara masyarakat dan wakil rakyat di daerah setempat masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi. (*)