Berdikari.co, Bandar Lampung - Menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (1/9/2025) di kantor DPRD Provinsi Lampung, suasana di sekitar lokasi sudah tampak berbeda dari biasanya.

Sejak pagi, aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP telah berjaga di sejumlah titik strategis di kawasan kantor DPRD dan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan kupastuntas.co, pengamanan diperketat. Akses pintu masuk ke area kantor DPRD telah ditutup menggunakan kawat berduri.

Polisi juga telah menyiagakan mobil water canon di depan gerbang utama. Selain itu, personel kepolisian terlihat mengenakan perlengkapan lengkap seperti tameng dan helm sebagai antisipasi kemungkinan ricuh.

Kondisi di lingkungan kantor DPRD dan Kantor Pemprov yang biasanya dipadati oleh aktivitas para Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini tampak lengang.

Untuk diketahui, sekitar seribuan massa gabungan dari berbagai unsur yakni mahasiswa Universitas Lampung (Unila) dan elemen masyarakat yang terdiri dari buruh, petani, dan pengemudi ojek online (Ojol) akan berunjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Ada 13 poin tuntutan yang akan disampaikan, yakni mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan aset, memotong tunjangan dan gaji DPR sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral.

Meningkatkan kualitas gaji dosen dan guru di seluruh Indonesia, memerintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat menteri-menteri yang problematik dan meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi.

Selanjutnya, menuntut pergantian Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), reformasi total Polri dan mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, menyuarakan bukan hanya reformasi melainkan revolusi total.

Mendesak evaluasi kinerja Kepolisian Daerah Lampung, menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP) yang merugikan rakyat.

Menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan karena keduanya adalah hak rakyat yang fundamental menuntut negara untuk petani dan menegakan keadilan agraria. (*)