Berdikari.co, Tanggamus – Kondisi Jalan Lintas Barat (Jalinbar) di Kabupaten Tanggamus, Lampung, kian memburuk dan berbahaya. Jalan nasional yang seharusnya menjadi urat nadi transportasi antarprovinsi justru berubah menjadi "jalur maut" akibat kerusakan yang tak kunjung ditangani secara serius oleh pemerintah.

Kerusakan parah terlihat di sepanjang ruas Kotaagung, Kotaagung Timur, hingga Gisting. Jalan yang menghubungkan Provinsi Lampung dan Bengkulu ini dipenuhi lubang besar, badan jalan ambles, dan aspal yang mengelupas. Tambalan aspal yang dipasang pada Agustus 2025 kini sudah rontok, bahkan melahirkan lubang-lubang baru.

Pantauan di lapangan menunjukkan kerusakan tersebar di sejumlah titik strategis, seperti sekitar SPBU Kotaagung, SDN 4 Kuripan, kantor Balai Besar TNBBS, Makodim 0424/Tanggamus, hingga wilayah Beton Tanjung Jati. Kondisi paling membahayakan ditemukan di kelokan Batu Kramat (perbatasan Pekon Tanjung Jati–Batu Keramat), sekitar tugu perbatasan Kotaagung Timur–Gisting, serta kawasan Pasar Gisting dan Kecamatan Gunung Alip.

Kerusakan kian berbahaya saat hujan turun. Air yang menggenangi lubang membuat pengendara sulit memperkirakan kedalaman jalan yang rusak. "Kalau malam lebih menakutkan lagi. Lampu kendaraan tidak bisa menunjukkan lubang seberapa dalam," kata Dedi, warga Kotaagung.

Salah satu titik paling kritis terletak di atas jembatan Tulung Batu Kebulung, Pekon Tanjung Jati. Jalan di atasnya ambles dan hanya ditangani dengan plat besi seadanya. Bagi pengendara roda dua, kondisi ini menjadi ancaman serius karena sangat mudah tergelincir.

Suhartono, sopir travel asal Pesisir Barat, mengaku mobilnya rusak berat akibat terperosok ke lubang saat melintas malam hari. “Saya kira dangkal, ternyata dalam sekali. Kaki-kaki mobil langsung bunyi, kayak ada yang bengkok,” keluhnya.

Tokoh masyarakat Tanggamus, Akhmadi Sumaryanto, mengecam proyek tambal sulam yang terus dilakukan tanpa hasil. "Baru sebulan diperbaiki, sudah rusak lagi. Ini hanya buang-buang anggaran. Warga jadi korban setiap hari. Pemerintah seharusnya memberikan solusi permanen," tegasnya.

Aktivis kebijakan publik, Panroyen, bahkan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak rekanan proyek yang mengerjakan jalan asal-asalan. “Jelas ini pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Rekanan harus bertanggung jawab. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” katanya.

Panroyen juga menyoroti lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Menurutnya, ketidakhadiran pengawasan di lapangan memberi celah bagi kontraktor bekerja semaunya. “Kalau instansi teknis diam saja, ini bukan cuma soal jalan rusak, tapi soal kelalaian sistematis,” ucapnya.

Ruas Jalinbar ini berada di bawah tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Namun hingga saat ini belum ada langkah konkret maupun rencana perbaikan menyeluruh. Padahal jalur ini sangat padat, terutama saat akhir pekan dan musim libur, karena menjadi jalur utama distribusi logistik, transportasi antarwilayah, dan akses wisata.

Kekecewaan masyarakat pun makin menguat. “Mudah-mudahan segera diperbaiki. Jangan tunggu ada korban lagi,” ujar seorang pegawai Pemkab Tanggamus yang enggan disebutkan namanya.

Anton, warga Kecamatan Gisting, dengan nada kesal mengatakan, “Kenapa harus tunggu viral baru diperbaiki? Ini bukan soal jalan saja, tapi soal nyawa. Pemerintah harus malu karena abai.”

Data dari Satlantas Polres Tanggamus mencatat lonjakan kasus kecelakaan yang signifikan di ruas Jalinbar. Pada 2023, tercatat 45 kasus kecelakaan. Namun sepanjang 2024, jumlah itu melonjak menjadi 126 kasus. Korban meninggal meningkat dari 39 menjadi 45 orang, dan korban luka juga naik tajam.

Jalinbar yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi dan mobilitas warga, kini menjadi ladang tragedi. Warga tak lagi menuntut kenyamanan — mereka hanya ingin keamanan dan kepastian bahwa pemerintah benar-benar peduli. (*)