Berdikari.co, Bandar Lampung – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung hingga 3 September 2025 telah menjangkau 800.677 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Namun, angka ini baru mencakup sekitar 34 persen dari total sasaran yang mencapai lebih dari 2,3 juta jiwa.

Ketua Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung, Saipul, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah disetujui untuk mendukung program ini. Dari jumlah tersebut, 242 unit sudah beroperasi melayani distribusi makanan bergizi kepada siswa.

“Saat ini sudah ada 379 SPPG yang disetujui aktif, tetapi baru 242 yang benar-benar sudah memberikan layanan. Sisanya masih dalam tahap persiapan,” ujar Saipul, Senin (8/9/2025).

Program MBG di Lampung menyasar siswa dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB, baik negeri maupun swasta. Sementara kelompok sasaran lainnya, seperti santri di pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, belum sepenuhnya terlayani.

“Total sasaran dari siswa berdasarkan data Dapodik mencapai 1.987.243 orang. Bila ditambahkan dengan kelompok sasaran lainnya, totalnya menjadi 2.327.888 jiwa,” jelasnya.

Saipul menyebut, berdasarkan estimasi kapasitas layanan satu SPPG yang mampu menjangkau 2.500 hingga 3.000 orang, Provinsi Lampung masih membutuhkan sekitar 776 unit SPPG tambahan untuk memenuhi seluruh target sasaran.

Adapun sebaran SPPG yang telah terbentuk di beberapa kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

* Bandar Lampung: 58 unit

* Metro: 23

* Lampung Selatan: 49

* Lampung Tengah: 39

* Lampung Timur: 63

* Lampung Utara: 13

* Mesuji: 18

* Pesawaran: 13

* Pringsewu: 23

* Tanggamus: 16

* Tulang Bawang: 16

* Tulangbawang Barat: 21

* Way Kanan: 23

* Lampung Barat dan Pesisir Barat: masing-masing 2 unit

Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu persetujuan untuk titik SPPG tambahan yang telah disurvei. “Beberapa waktu lalu ada 49 titik yang disurvei oleh Kemendagri dan Kementerian PUPR, tapi sampai sekarang belum ada kepastian apakah disetujui atau tidak,” tambahnya.

Saipul menegaskan, pengembangan SPPG bukan sekadar mengejar kuantitas, melainkan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, terutama terkait keamanan pangan.

“Kita tidak ingin kejadian luar biasa seperti keracunan makanan terjadi di Lampung. Pembangunan dapur harus mengikuti SOP secara ketat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa program MBG ini dijalankan melalui dua skema: dapur yang dikelola langsung oleh pemerintah, serta dapur mandiri yang dibentuk oleh masyarakat. Tantangan terbesar untuk dapur mandiri adalah soal pembiayaan dan akses, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Masyarakat butuh dukungan modal. Apalagi kalau jarak tempuhnya jauh, tentu akan ada kendala. Tapi nanti akan ada informasi khusus mengenai dapur SPPG untuk wilayah 3T,” tutupnya. (*)