Berdikari.co, Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Bandar Lampung akan memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca terjadinya keracunan massal yang menimpa siswa SD dan SMP di Kecamatan Sukabumi beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan pihaknya tidak ingin insiden keracunan menu MBG terulang kembali.

“Pengawasan harus dilakukan secara ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses distribusi makanan. Kalau bahan baku tidak layak, jangan sampai didistribusikan ke sekolah,” tegas Asroni, Senin (8/9/2025).

Dalam waktu dekat, DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan melakukan monitoring ke 58 dapur MBG di Bandar Lampung. Monitoring dilakukan dengan mengambil sampel makanan di lapangan untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) dijalankan dengan benar.

“Kami ingin memastikan pelaksanaan MBG sesuai aturan. Jangan sampai karena lalai justru membahayakan kesehatan anak-anak,” tegasnya.

Asroni juga menyoroti temuan bakteri yang mencemari makanan harus ditangani serius. “Bakteri bisa mati jika pemasakan dilakukan sempurna. Karena itu kami minta proses pengolahan benar-benar diawasi agar tidak ada lagi makanan tercemar,” ujarnya.

Ia menegaskan kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. “Program ini baik untuk masyarakat, maka harus dijaga pelaksanaannya. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan, manfaatnya justru berubah jadi bencana,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandar Lampung, Eka Afriana, mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam operasional MBG, namun tetap melakukan pemantauan.

“Kami ditugaskan langsung oleh Wali Kota untuk mengawasi proses MBG hingga ke sekolah. Jangan sampai kejadian serupa terulang. Kami juga menyambut baik langkah Komisi IV DPRD yang mengumpulkan semua pihak untuk mencari solusi terbaik demi anak-anak kita,” kata Eka.

Eka menjelaskan, Disdikbud telah menugaskan lima orang pengawas di setiap sekolah penerima MBG untuk memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

“Selama ini kami tidak tahu kondisi dapur secara detail. Tetapi setelah kejadian, kami langsung melakukan kunjungan. Kami yakin pengelola dapur lebih memahami teknisnya, hanya saja OPD terkait harus dilibatkan penuh agar pengawasan maksimal. Wali Kota juga sudah membentuk Satgas MBG,” ungkap Eka.

Menurut Eka, saat ini terdapat 58 dapur yang melayani 910 sekolah. Dari sekitar 180 ribu siswa SD dan SMP di Bandar Lampung, baru 70.200 siswa yang menerima program MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menambahkan pihaknya tidak memiliki kewenangan menutup dapur MBG.

“Penutupan SPPG/MBG Tirtayasa adalah keputusan pengelola sendiri. Secara formal kami juga belum menerima data resmi jumlah SPPG, dan koordinasi penyelenggara dengan pemerintah daerah belum terbangun,” kata Muhtadi.

Sementara itu, Ketua Yayasan Amanah Barokah, Asri, menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan masyarakat atas insiden siswa keracunan menu MBG.
Asri mengatakan pihaknya telah menutup sementara dapur MBG sebagai langkah pembenahan.

“Kami memperbaiki standar kebersihan lingkungan, menyiapkan SOP yang mengacu pada ketentuan, serta merencanakan pelatihan tata boga dan gizi bagi para relawan,” jelasnya.

Ke depan, lanjut Asri, bahan maupun sampel makanan akan melalui uji laboratorium sebelum distribusi. (*)