Berdikari.co, Tanggamus - Belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus hingga kini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik maupun birokrasi, karena jabatan strategis yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan justru digantungkan pada pejabat sementara.

Data terbaru mencatat, sedikitnya 12 OPD eselon II masih dipimpin Plt, di antaranya :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Inspektorat
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Perpustakaan
8. Badan Kesbangpol
9. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
10. Dinas Kesehatan
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
12. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Keberadaan Plt di posisi krusial ini dinilai menimbulkan kekosongan kepemimpinan, karena terbatas kewenangannya dalam mengambil keputusan strategis.

Bahkan, pergantian Plt yang kerap terjadi di sejumlah OPD memunculkan guyonan di kalangan birokrat, bahwa Plt di Tanggamus bisa diartikan sebagai “Pejabat Lilla Ta’ala”, karena sifatnya sementara dan tidak definitif.

Tak hanya di level eselon II, kekosongan jabatan juga terjadi pada eselon III, seperti Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasie), yang berdampak pada lambannya implementasi program di lapangan.

Masyarakat pun menilai kondisi ini mencerminkan adanya krisis kepemimpinan di Pemkab Tanggamus. Salah seorang warga mengatakan, OPD tidak bisa bergerak maksimal jika pimpinan hanya Plt.

"Kita butuh pejabat definitif yang tegas dan punya visi jangka panjang.” ujar Roni, warga Kotaagung, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Ketua DPRD Tanggamus, Agung Setyo Utomo, menegaskan pihaknya sejak awal sudah mendorong agar Bupati segera menuntaskan persoalan ini.

"Sejak awal kami mendorong bupati untuk segera melakukan penataan OPD yang masih dijabat Plt. Memang pak bupati sudah berkomitmen akan segera menyelesaikan di tahun ini. Kami tunggu realisasinya," kata Agung, Kamis (18/9/2025).

"Baik definitif maupun Plt, kami tetap mendesak agar pejabat bekerja dengan inovasi dan percepatan sesuai visi misi bupati dan kebutuhan masyarakat. Apalagi, sesuai rekomendasi kami di APBD Perubahan kemarin, salah satunya adalah peningkatan PAD,” ujar Agung lagi 

Sorotan juga datang dari Ketua PCNU Tanggamus, Samsul Hadi, yang menilai posisi Plt berimplikasi langsung pada moral dan semangat kerja ASN.

"Dilihat dari istilah Plt, maka pasti sangat mempengaruhi kinerja, baik secara moral maupun semangat kerja, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada hasil," kata Samsul Hadi. 

Mantan Wakil Bupati dan Bupati Tanggamus mengatakan, kepemimpinan definitif sangat urgen. Namun untuk menyongsong perubahan di Tanggamus yang sangat diharapkan, perlu kehati-hatian dalam memilih pejabat Kepala OPD. 

"Yang dibutuhkan adalah figur dengan kapasitas di bidangnya dan memiliki integritas moral yang mumpuni,” tegasnya.

Para ASN di lingkungan Pemkab Tanggamus berharap Bupati Mohammad Saleh Asnawi segera mengambil langkah tegas dengan mengangkat pejabat definitif, agar birokrasi lebih stabil, pelayanan publik lancar, dan pembangunan daerah tidak terhambat.

Situasi ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Bupati Mohammad Saleh Asnawi bersama Wakil Bupati Agus Suranto, apakah mampu menuntaskan kekosongan jabatan strategis dan memastikan program prioritas daerah berjalan sesuai target. (*)