Berdikari.co, Bandar Lampung - Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mencatat, dari total 2.650 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lampung, baru 58 yang sudah beroperasi secara reguler.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Samsurijal, mengatakan usaha yang dijalankan KDMP tersebut didominasi oleh warung sembako.

“Bisnis yang mereka jalankan rata-rata sembako. Selain itu, ada juga yang mendapatkan sub pangkalan LPG dan distribusi pupuk. Namun, yang paling dominan tetap usaha sembako,” kata Samsurijal, Kamis (18/9/2025).

Ia menjelaskan, 58 KDMP yang telah beroperasi tersebar di 15 kabupaten/kota. Rinciannya, Bandar Lampung 10 unit, Lampung Selatan 14, Lampung Utara 4, Lampung Timur 1, Lampung Tengah 3, dan Lampung Barat 3. Selanjutnya, Pesawaran 1, Pesisir Barat 1, Pringsewu 4, Tulang Bawang 4, Tulangbawang Barat 7, dan Way Kanan 6.

“Sementara daerah yang KDMP-nya belum beroperasi meliputi Metro, Mesuji, dan Tanggamus,” tuturnya.

Samsurijal juga menyebut, ada 790 KDMP yang sudah memiliki kantor, terbanyak di Lampung Timur sebanyak 264 kantor, Lampung Utara 247, Pesisir Barat 118, dan Tulangbawang Barat 65.

“Sisanya belum memiliki kantor. Bagi yang belum punya kantor, sementara mereka menggunakan balai desa sebagai pusat aktivitasnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya kini tengah mendorong seluruh pengurus koperasi untuk masuk ke sistem digital. Hal ini dilakukan sebagai syarat agar KDMP dapat mengakses pinjaman perbankan.

“Alhamdulillah capaian Lampung sudah 90 persen. Sisanya sedang kita mitigasi karena terkendala faktor geografis, seperti jaringan. Saat ini sedang proses input data kelengkapan,” jelasnya.

Melalui akun tersebut, para pengurus KDMP nantinya dapat memperbarui profil koperasi, mencatat modal usaha, lokasi, hingga jenis usaha yang dijalankan. Bahkan, akan tersedia fitur untuk memetakan potensi gerai, gudang, hingga rencana usaha ke depan.

“Lampung cukup progresif, karena secara nasional kita menempati posisi nomor dua di Sumatera dalam hal progres akun koperasi,” ungkap Samsurijal.

Ia melanjutkan, setelah seluruh koperasi masuk ke sistem, tahap berikutnya adalah proses penyaluran pinjaman oleh bank Himbara. Pinjaman yang bisa diajukan oleh KDMP maksimal sebesar Rp3 miliar.

“Yang menjadi kendala selama ini adalah pendanaan. Karena itu, dengan adanya sistem ini, koperasi akan lebih mudah mengakses pembiayaan dari perbankan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, Pemprov Lampung juga terus melakukan pendampingan dengan menggelar pertemuan bersama kementerian terkait dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi terkait regulasi.

“Pemprov berkomitmen memberikan pendampingan penuh agar KDMP bisa berjalan. Harapannya koperasi desa menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat bawah, dan nanti akan berkolaborasi dengan program unggulan Pak Gubernur yakni Desa Ku Maju,” paparnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Jumat 19 September 2025 dengan judul "Samsurijal: Baru 58 Koperasi di Lampung Beroperasi"