Berdikari.co, Bandar Lampung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali memberikan izin kepada kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama untuk keperluan dinas atau pengobatan, setelah sebelumnya sempat dilarang karena situasi keamanan nasional yang dianggap rawan.

"Penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin dilakukan karena situasi rawan. Tapi sekarang, kalau memang daerahnya sudah dalam kondisi aman, saya akan izinkan," ujar Mendagri dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/9/2025).

Tito menegaskan bahwa perjalanan dinas dan pengobatan menjadi dua alasan utama yang masih dapat dipertimbangkan untuk diberi izin, asalkan kondisi di daerah asal pejabat tersebut tetap stabil dan terkendali.

“Kalau untuk dinas, untuk berobat, boleh,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irawan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Mendagri memang sempat melarang kepala daerah meninggalkan wilayahnya, khususnya pada masa rawan aksi unjuk rasa yang terjadi pada 25 hingga 29 Agustus 2025 lalu.

“Demonstrasi terjadi hampir di seluruh daerah di 35 provinsi, meski tidak semuanya berlangsung ricuh. Namun, karena situasi saat ini sudah membaik, maka perjalanan ke luar negeri – terutama untuk alasan kesehatan – bisa dipertimbangkan untuk diberikan izin,” jelas Benny.

Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan Mendagri ke Batam dalam rangka menghadiri pertemuan konsolidasi KAHMI sebagai pembicara kunci pada Sabtu (20/9/2025), dilanjutkan dengan rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera pada Minggu (21/9/2025).

"Rakor ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah. Hari ini khusus untuk wilayah Sumatera, dan dihadiri oleh seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera," ujar Benny.

Dalam rapat tersebut, Mendagri menyampaikan sejumlah arahan penting, di antaranya terkait stabilitas keamanan dan ketertiban daerah, serta pengelolaan fiskal dan keuangan daerah. (*)