Berdikari.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta direksi baru BUMD PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama agar tidak takut melakukan inovasi.

Hal tersebut disampaikan Mirzani saat mengukuhkan Direktur Utama PT Wahana Raharja, Asep Muzaki, dan Direktur Operasional, Yurita Sari, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor: 500/082/WR.UP/EXS/IX/2025.

Pesan yang sama juga diberikan kepada Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama, Oktavianus Yulia, dan Direktur Operasional, Amri Zamani, yang dikukuhkan berdasarkan keputusan RUPSLB PT Lampung Jasa Utama Nomor: 016/LJU-RUPSLB/BA/IX/2025.

Mirzani menegaskan, BUMD memiliki peran penting sebagai motor penggerak ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menambahkan, selama lima tahun ke depan tidak akan ada aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke dalam BUMD.

"Tidak ada APBD yang masuk ke BUMD selama lima tahun terakhir. Maka saya minta bantuan organisasi seperti Hipmi, Apindo, dan Hippi untuk ikut mendukung dan berkolaborasi,” kata Mirzani.

Ia menyebut, sebagian besar persoalan yang membelit BUMD sebelumnya terkait masalah keuangan hingga berujung perkara hukum. Namun, saat ini permasalahan tersebut telah selesai. Karena itu, ia menekankan agar jajaran direksi baru tidak takut untuk berinovasi.

"Semua masalah sudah clear. Jadi jangan takut untuk berinovasi. BUMD harus maju, harus berani mencari peluang, dan tentunya harus didukung penuh,” ujarnya.

Mirzani juga menyoroti banyaknya aset daerah yang tidak produktif. Menurutnya, aset tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal BUMD untuk bekerja sama dengan pihak swasta.

"Aset banyak yang tidak produktif, padahal ini bisa jadi modal BUMD untuk kerja sama dengan swasta atau pihak lain. Kalau ini dikelola dengan baik, PAD kita akan lebih besar,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan BUMD harus mampu memperluas usaha agar kemandirian fiskal daerah tercapai. Dengan meningkatnya PAD, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

"BUMD harus banyak melakukan usaha produktif supaya kemandirian fiskal tercapai. Kalau PAD meningkat, kita tidak selalu bergantung dengan pusat,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama, Oktavianus Yulia, menyatakan siap menjalankan amanah meski tanpa adanya suntikan modal dari Pemerintah Provinsi Lampung.

"Ini kami terima sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat Lampung semuanya,” katanya.

Oktavianus menambahkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik. Terkait rencana bisnis, ia menyebut masih perlu waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

"Yang penting kita optimistis untuk lebih maju. Kita juga butuh evaluasi apa yang saat ini terjadi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Wahana Raharja, Asep Muzaki, menyatakan optimismenya meski tanpa modal tambahan dari Pemprov Lampung. Menurutnya, perusahaan masih memiliki potensi besar yang bisa digarap, termasuk pemanfaatan aset yang selama ini belum dikelola.

"Jangan lupa kalau kita masih punya banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Jadi, kita tidak hanya bicara kapital berupa uang, tapi juga kapital berupa regulasi dan kebijakan. Kita bisa lihat data pasar untuk bergerak melihat potensi,” ujar Asep.

Ia juga menekankan perlunya pemanfaatan aset untuk pengembangan bisnis ke depan.

"Kita akan lihat apakah aset itu bisa dilepas atau justru jadi peluang untuk pengembangan bisnis,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menantang direktur utama BUMD Pemprov Lampung agar tidak menerima gaji apabila BUMD yang mereka pimpin belum mencetak keuntungan.

Menurutnya, tantangan itu merupakan bentuk keseriusan dalam membenahi kinerja perusahaan daerah yang selama ini justru menjadi beban keuangan daerah.

"Saya mengapresiasi pengangkatan direktur BUMD ini karena bentuk upaya membangun optimisme bahwa ke depan BUMD harus lebih baik. Tapi kalau perlu, yang jadi dirut BUMD sebelum BUMD untung tidak usah digaji. Itu luar biasa,” tegas Munir, Rabu (2/7/2025).

Ia menilai, pekerjaan rumah terbesar Pemprov Lampung saat ini adalah meningkatkan PAD, baik dari sektor pajak maupun non-pajak. Potensi PAD dari sektor non-pajak, seperti keuntungan BUMD, menurutnya belum tergarap optimal. Bahkan, beberapa BUMD yang sudah lama berdiri justru menyedot dana dari APBD.

"BUMD itu seharusnya memberi kontribusi lewat dividen. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka malah membebani APBD,” tegasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Rabu 01 Oktober 2025 dengan judul “Mirzani Minta Direksi Baru BUMD Jangan Takut Berinovasi”