Berdikari.co, Pesawaran – Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, Sudin melaksanakan kegiatan Reses di Desa Serno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, pada Rabu (15/10/2025).

‎‎Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tenaga Ahli DPR RI Donald Harris Sihotang, Wakil Ketua II DPRD Pesawaran Aria Guna, dan anggota DPRD Pesawaran Wanda Arista, Camat Tegineneng Aep Alamsyah, Kepala Desa Serno Widodo Hariyanto, serta Bhabinkamtibmas dan Babinsa kecamatan Tegineneng.

‎‎Dalam sambutannya, Sudin menyoroti berbagai persoalan sosial yang tengah marak di masyarakat, terutama terkait bahaya narkoba, judi online, dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang kini banyak menjebak masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

‎‎Menurutnya, narkoba saat ini tidak hanya mengincar kalangan remaja, tetapi sudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

‎‎“Bahaya narkoba bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi juga mengancam seluruh lapisan masyarakat. Sekali terjerat, sulit lepas, karena efeknya bukan hanya merusak fisik, tapi juga menghancurkan masa depan,” ujar Sudin.

‎‎Ia menambahkan, peredaran narkoba kini semakin canggih, sehingga pengawasan harus dilakukan tidak hanya oleh aparat, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitar.

‎‎“Sekarang penyebarannya makin canggih, karena itu orang tua harus lebih waspada, awasi anak-anaknya, jangan sampai mereka menjadi korban,” tegasnya.

‎‎Selain itu, Sudin juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda judi online yang saat ini telah menimbulkan banyak korban.

‎‎“Judi online itu seperti racun. Awalnya hanya coba-coba, tapi lama-lama kecanduan. Banyak yang akhirnya menjual barang, berhutang, bahkan melakukan kejahatan demi bermain judi online,” ujar Sudin.

‎‎ Sudin juga menyinggung fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap menjadi pelarian warga setelah terjerat judi online.

‎‎“Banyak yang setelah kalah judi, akhirnya ambil pinjol. Ujung-ujungnya tambah sengsara. Bunganya besar, datanya disebar, bahkan ada yang diancam. Jadi saya minta masyarakat jangan mudah tergiur pinjol ilegal,” ujarnya.

‎‎Sudin menegaskan, pencegahan paling efektif justru dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

‎‎“Kalau keluarga dan lingkungan kuat, anak-anak tidak akan mudah terjerumus. Pemerintah bisa menindak, tapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat sendiri,” tandasnya.

‎Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli DPR RI Donald Harris Sihotang memaparkan pentingnya penerapan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara hukum secara musyawarah tanpa harus melalui pengadilan.

‎‎Ia juga mengingatkan bahwa pendaftaran anggota TNI dan Polri tidak dipungut biaya, dan meminta masyarakat waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

‎‎“Pendaftaran anggota TNI-Polri tidak dipungut biaya. Jangan tergiur oleh pihak-pihak yang mengaku bisa meluluskan dengan imbalan uang, karena itu jelas perbuatan oknum. Bimbing dan siapkan anak-anak kita dengan baik, mulai dari kemampuan akademik, mental, hingga fisik, agar mereka mampu bersaing secara adil dan terhormat,” ujarnya tegas.

‎‎Dalam sesi dialog, beberapa warga turut menyampaikan aspirasi dan keluhan. Salah satunya Ibu Endang, yang mengaku BPJS Kesehatannya terblokir sehingga tidak dapat digunakan untuk berobat.

‎‎Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Pesawaran Aria Guna menjelaskan bahwa hal itu memang bisa terjadi, terutama pada kartu BPJS yang lama tidak digunakan.

‎‎“Memang ada beberapa kartu BPJS yang kalau terlalu lama tidak dipakai bisa terblokir. Biasanya yang dari pusat. Kami akan bantu agar BPJS Ibu Endang bisa kembali aktif dan digunakan saat berobat,” kata Aria.

‎‎Selain itu, Ibu Saidah juga menyampaikan keluhannya terkait bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, karena masih ada warga mampu yang tetap menerima bantuan.

‎‎Aria menanggapi bahwa pemerintah akan melakukan pendataan ulang agar program bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak menerima.

‎‎“Nanti akan ada pendataan ulang, mulai dari program Presiden, Gubernur, Bupati sampai ke tingkat bawah, supaya bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

‎‎Kegiatan reses tersebut berlangsung hangat dan interaktif, di mana Sudin dan rombongan menampung aspirasi warga sekaligus memberikan edukasi hukum agar masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya.

‎‎“Kami akan terus perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Reses bukan hanya mendengar, tapi juga mencari solusi nyata bagi persoalan di lapangan,” pungkasnya. (*)