Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengingatkan bahwa lemahnya kinerja dalam pengelolaan dan penagihan pajak daerah menjadi penyebab utama sejumlah pendapatan masih jauh dari target.

"Target masih jauh dari capaian, sementara belanja terus meningkat. Ini bisa menghambat pembangunan dan kinerja pemerintahan,” tegas Munir, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, potensi pajak utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, opsen MBLB, retribusi, hingga dividen Bank Lampung dan bagi hasil tambang migas Wilayah Kerja South East Sumatra (PI 10%), belum tergarap optimal.

Munir juga membandingkan Lampung dengan provinsi tetangga. APBD-P Banten mencapai Rp10,81 triliun, Sumatera Selatan Rp11,2 triliun, sementara Lampung hanya Rp7,5 triliun.

"Lampung memiliki potensi pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri yang besar, tetapi realisasi pendapatan daerah masih jauh tertinggal,” katanya.

Ia menegaskan bahwa DPRD siap menjadi mitra strategis Pemprov dalam mengoptimalkan pajak dan menutup kebocoran penerimaan.

"Jika masalah ini dibiarkan, pembangunan hanya bersifat tambal sulam. Apalagi ada kebijakan pemangkasan transfer daerah dari pusat,” ujar Munir.

Ia mendesak Pemprov Lampung segera berbenah agar fondasi ekonomi Lampung lebih kuat dan tidak terus tertinggal dari daerah lain. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Jumat 17 Oktober 2025 dengan judul "DPRD Minta Bapenda Lebih Inovatif”