Berdikari.co, Bandar Lampung - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendorong pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza untuk menyehatkan tata kelola BUMD. Ia menilai, penguatan BUMD merupakan bagian penting dari upaya membangun fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

“Fraksi PKS berkomitmen membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan. Kami ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung,” ujar Ade, Selasa (21/10/2025).

Ade menjelaskan, dua anggota Fraksi PKS dipercaya memegang peran strategis dalam panitia khusus (Pansus) DPRD, yaitu Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung. Menurutnya, posisi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan pembenahan BUMD dilakukan secara serius dan berorientasi hasil.

Ia menambahkan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait BUMD harus dijadikan momentum memperbaiki manajemen dan memperkuat fungsi ekonomi daerah.

“BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif. Mereka harus produktif, menghasilkan keuntungan bagi pendapatan asli daerah, serta memberi dampak langsung pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga,” kata Ade.

Fraksi PKS juga menilai bahwa pembenahan BUMD bukan sekadar reformasi struktural, tetapi menyangkut efisiensi, profesionalitas, dan integritas lembaga. Oleh karena itu, setiap langkah pembenahan harus berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan kehati-hatian dalam pengelolaan aset daerah.

“Momentum pembahasan Raperda BUMD ini penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung. Kerja sama antar-BUMD, baik di tingkat provinsi maupun lintas daerah, harus dikaji secara matang agar benar-benar memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” jelasnya.

Ade menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, dan profesional.

“Kepemimpinan Gubernur Mirza menjadi peluang besar untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, berdaya saing, dan berpihak kepada rakyat. PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD menjadi instrumen pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya. (*)