Berdikari.co, Bandar Lampung - Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, menyebut kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) akan memberikan dampak besar terhadap kondisi keuangan daerah.

“Belum ada pemangkasan saja kita sudah mengalami defisit anggaran, apalagi kalau benar-benar dipangkas. Dampaknya tentu sangat besar,” kata Yozi Rizal, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan, dampak pertama yang akan terasa adalah tertundanya pembangunan infrastruktur, yang berimbas pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, beban belanja pegawai juga semakin besar, sehingga dapat mempengaruhi kinerja aparatur daerah.

Menurut Yozi, meskipun sejumlah gubernur telah menemui Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keberatan, Menteri Keuangan Purbaya dan pejabat terkait tidak dapat berbuat banyak karena kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden sebagaimana tertuang dalam nota keuangan.

“Pemotongan transfer daerah bukan kebijakan Kementerian Keuangan, tetapi arahan Presiden. Purbaya pun tidak berani menolak karena itu keputusan presiden,” tegasnya.

Ia menambahkan, hingga kini belum ada kepastian mengenai penambahan dana dari pemerintah pusat. Rencana tersebut masih sebatas wacana. Karena itu, Yozi berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan ulang kebijakan pemangkasan TKD tersebut.

“Pemda sangat terbatas dalam berkreasi mencari sumber pendapatan karena dibatasi undang-undang. Sumber PAD kita hanya dari retribusi dan pajak, itupun sebagian kewenangannya ada di pusat. Bahkan pajak kendaraan yang dulu menjadi andalan provinsi kini sebagian sudah dikelola kabupaten/kota,” terangnya.

Yozi menilai, Pemprov Lampung perlu melakukan langkah penghematan. Selain itu, kata dia, Pemprov bersama DPRD Lampung telah menyepakati opsi pinjaman sebesar Rp1 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan.

“Dengan adanya pinjaman ini, diharapkan program prioritas Pemprov Lampung tetap berjalan meski terjadi pemangkasan dana transfer,” pungkasnya.
(*)