Logo

berdikari BERITA LAMPUNG

Selasa, 28 Oktober 2025

November 2025, BPS Lampung Survei MBG Tahap II

Oleh Redaksi

Berita
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution. Foto: Ist.

Berdikari.co, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung akan melakukan survei program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II Tahun 2025 pada bulan November mendatang.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program MBG Tahap II Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung, Senin (27/10/2025).

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengatakan rakorda ini merupakan langkah strategis untuk mengoordinasikan manajemen lapangan dan menajamkan instrumen survei agar data yang dihasilkan semakin akurat, relevan, dan berdampak bagi kebijakan program MBG.

“Program MBG adalah investasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Peran BPS sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program melalui data yang independen, mencakup dimensi ekonomi, sosial, hingga kualitas pelaksanaan,” kata Ahmadriswan.

Ia menyampaikan, hasil sementara Survei Monev Tahap I secara nasional telah menunjukkan potensi besar MBG sebagai stimulus ekonomi, dengan nilai kontrak mencapai Rp2,65 triliun dan penyerapan 53.776 pekerja di Sentra Produksi dan Pengolahan Gizi (SPPG).

Namun, lanjut Ahmadriswan, rakorda ini juga menjadi forum penting untuk mengintegrasikan temuan kritis dari berbagai sektor dan memastikan evaluasi Tahap II berjalan lebih komprehensif.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Program MBG Lampung, Saipul, mengatakan data BPS menjadi dasar perbaikan sistem tata kelola program MBG.

“Keberhasilan implementasi program MBG sangat bergantung pada sinergi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas MBG. Oleh karena itu, survei BPS ini merupakan langkah evaluasi krusial. Penyelenggaraan MBG harus terus dievaluasi agar tujuan perbaikan gizi anak-anak tercapai. Sinergi antarinstansi dalam pencegahan dan penanganan kejadian luar biasa, seperti keracunan makanan, juga perlu ditingkatkan secara nyata di lapangan,” jelas Saipul.

Ia menambahkan, Satgas MBG berkomitmen memastikan penanggung jawab SPPG menaati tata kelola dan SOP, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta sertifikat penjamah makanan.

Fungsional Sanitarian Ahli Madya Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung, Yuliana, turut menyoroti pentingnya indikator higienitas dan keamanan pangan.

“Kami mencatat adanya insiden keracunan pangan pada 78 siswa di Pondok Pesantren Baitul Nur pada 14 Oktober 2025. Kasus ini menegaskan bahwa Survei BPS Tahap II harus diperkaya dengan indikator yang mengukur standar ketepatan gizi dan keamanan pangan di TPP, sejalan dengan regulasi kesehatan,” kata Yuliana.

Dari sisi pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Suslina Sari, menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara holistik.

“MBG bukan sekadar memberi makan, tetapi juga intervensi gizi dan pendidikan secara simultan. Data BPS tahun 2024 menunjukkan 10,68 persen penduduk Lampung masih mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Angka ini mempertegas urgensi program ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, program MBG juga bertujuan untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung.

Menanggapi berbagai masukan dalam rakorda tersebut, Ahmadriswan menegaskan bahwa BPS akan melakukan penyempurnaan instrumen dan manajemen lapangan dalam pelaksanaan Survei Tahap II.

“Rakorda hari ini adalah wujud nyata sinergi dan kolaborasi BPS dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar survei yang akan dilaksanakan pada November mendatang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret berbasis data akurat dan terpercaya. Kami memastikan setiap rupiah anggaran negara berdampak nyata bagi peningkatan gizi, kesehatan, dan pendidikan di Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 28 Oktober 2025 dengan judul "November, BPS Lampung Survei MBG Tahap II”

Editor Didik Tri Putra Jaya