Berdikari.co, Lampung Barat - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, memberikan ultimatum tegas kepada jajaran pejabat daerah yang lamban dalam menangani kerusakan jalan putus di Liwa-Hanakau, yang disebabkan oleh banjir pada September lalu. Langkah ini disambut dukungan penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat, yang menilai bahwa pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya sebaiknya mundur dan memberi kesempatan kepada yang lebih siap.

Penegasan Bupati Parosil muncul setelah ia melakukan inspeksi langsung ke lokasi jalan yang terputus dan mendapati bahwa penanganan dari dinas terkait dinilai lamban dan tidak sigap. Menurut Parosil, kerusakan infrastruktur ini sangat vital bagi warga, mengingat jalan tersebut merupakan urat nadi ekonomi bagi banyak orang di daerah tersebut.

“Jalan ini bukan hanya soal infrastruktur, ini soal kehidupan ekonomi masyarakat. Saya minta Dinas PUPR dan BPBD untuk segera bertindak. Besok, pekerja harus sudah turun ke lapangan. Jika bisa hari ini juga, alat berat langsung datang!” tegas Parosil dengan nada tinggi saat berada di lokasi pada Senin (3/11/2025).

Bupati menilai bahwa lambannya penanganan ini memberikan kesan buruk kepada publik bahwa pemerintah daerah tidak peduli terhadap keluhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa jika masalah ini terus berlarut, ia sendiri yang akan menjadi sasaran kemarahan warga.

“Jangan sampai masyarakat marah, dan mereka menyalahkan camat atau lurah. Mereka akan menyalahkan saya sebagai bupati. Itu sebabnya, semua harus cepat tanggap,” tambah Parosil.

Bupati juga menyoroti koordinasi antarinstansi yang dinilai lemah. Ia memerintahkan Dinas PUPR dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menyiapkan langkah penanganan darurat tanpa menunggu waktu lebih lama.

“PUPR dan BPKAD harus segera bergerak cepat. Jangan sampai masyarakat bergotong royong sendiri untuk memperbaiki jalan sementara pemerintah daerah tidak terlihat. Camat dan lurah juga harus hadir di tengah masyarakat,” tegas Parosil.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Lampung Barat dari Fraksi PKS, Nopiyadi, menyatakan bahwa pejabat daerah tidak boleh menunda-nunda tindakan dengan alasan administratif. Menurutnya, jika pejabat tidak mampu menjalankan perintah bupati, lebih baik mereka mengundurkan diri.

“Jangan berlindung di balik alasan administratif. Kalau tidak sanggup menjalankan perintah bupati, lebih baik mundur. Ini bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab terhadap masyarakat,” ujar Nopiyadi, Selasa (4/11/2025).

Nopiyadi juga menyayangkan bahwa sebelum bupati turun tangan, warga sudah terpaksa bergotong royong untuk memperbaiki jalan dengan dana pribadi. Ini menunjukkan bahwa pejabat teknis tidak sigap dan tidak peduli terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat.

“Kami menyayangkan sekali kondisi ini. Sebelum bupati turun, warga sudah terpaksa gotong royong memperbaiki jalan dengan dana pribadi. Ini bukti jelas bahwa pejabat teknis tidak tanggap,” kata Nopiyadi.

DPRD menilai kunjungan mendadak Bupati Parosil bukan hanya sebagai inspeksi, tetapi juga sebagai peringatan keras kepada seluruh pejabat di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih serius menjalankan tugasnya. Langkah cepat yang diambil bupati juga dianggap sebagai koreksi terhadap kinerja bawahannya.

“Kami mengapresiasi ketegasan Pak Bupati. Langkah beliau turun langsung dan menegur pejabat yang lamban adalah langkah yang tepat. Jika tidak ada perubahan, lebih baik ganti saja,” ungkap Nopiyadi.

Dewan juga memastikan akan mengawal proses pembangunan jembatan darurat agar akses segera bisa terbuka kembali. Mereka juga mendesak agar pembangunan jembatan permanen menjadi prioritas dalam rencana anggaran tahun 2026.

“Kami akan mengawal proyek ini di lapangan. Jangan sampai perintah bupati hanya berhenti di meja dinas. Tahun depan, pembangunan permanen harus menjadi prioritas,” tambahnya.

DPRD juga meminta agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap pejabat yang kinerjanya tidak sesuai harapan. Nopiyadi menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas dan tidak boleh dikorbankan hanya karena kelalaian birokrasi.

“Kami meminta evaluasi terhadap pejabat yang tidak bisa bekerja cepat dan tanggap. Masyarakat butuh hasil, bukan alasan,” tandas Nopiyadi.

Sebagai respons terhadap instruksi bupati, Plt Kepala Dinas PUPR Lampung Barat, Mia Miranda, menyatakan bahwa tim teknis telah dikerahkan ke lapangan, dan material untuk jembatan darurat sudah dalam proses pengiriman.

“Perintah bupati langsung kami tindaklanjuti. Pekerjaan jembatan darurat sedang dipersiapkan, dan kami targetkan akses dapat terbuka kembali dalam waktu dekat,” kata Mia.

Ketegasan Bupati Parosil, yang didukung oleh DPRD, memberikan sinyal kuat bagi pejabat daerah agar bekerja cepat dan efektif. Publik kini menanti bukti nyata dari birokrasi Lampung Barat, apakah mereka siap berubah atau hanya akan tunduk sementara karena sorotan yang ada. (*)