Berdikari.co, Lampung Barat – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 hanya sebesar Rp941,7 miliar. Angka ini turun sekitar Rp166 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,107 triliun.

Kondisi tersebut disoroti langsung oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, saat menyampaikan nota pengantar Rancangan APBD 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, Selasa (4/11/2025). Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan semangat kerja, melainkan momentum memperkuat tata kelola keuangan yang efisien dan berorientasi hasil.

“Penurunan APBD harus disikapi dengan strategi dan inovasi. Setiap rupiah harus berdampak langsung bagi masyarakat. Kita perlu memperkuat disiplin anggaran dan memastikan semua program berjalan efektif,” tegas Parosil.

Ia menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp59,2 miliar, pendapatan transfer Rp842,5 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp20 miliar lebih. Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dari sisi belanja, total anggaran 2026 diproyeksikan Rp954,2 miliar. Komposisinya terdiri atas belanja operasi Rp918,9 miliar, belanja modal Rp35,3 miliar, belanja tidak terduga Rp50 juta, dan belanja transfer kepada desa Rp132,4 miliar. Penurunan paling signifikan terjadi pada belanja modal yang menyusut hingga Rp77,7 miliar.

“Ruang fiskal untuk pembangunan fisik memang semakin terbatas, karena itu kita harus selektif menentukan prioritas. Jangan ada program yang mubazir,” ujar Parosil.

Meski menghadapi tekanan anggaran, Parosil menegaskan Pemkab Lampung Barat tetap fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah juga akan mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan aset milik daerah.

“Setiap OPD harus kreatif mencari peluang pendapatan baru. Jangan hanya menunggu transfer pusat. Kemandirian fiskal harus mulai dibangun dari sekarang,” katanya.

Parosil juga meminta seluruh jajaran perangkat daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program 2025 agar penyusunan anggaran 2026 lebih realistis dan terukur. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas publik dan transparansi dalam penggunaan dana.

“APBD bukan hanya soal angka, tapi komitmen moral kita terhadap rakyat. Gunakan anggaran secara efisien, jujur, dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, menyatakan pihaknya akan segera membahas RAPBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menegaskan, efisiensi anggaran memang harus dilakukan, namun pelayanan publik tidak boleh dikorbankan.

“Efisiensi penting, tapi masyarakat tetap harus merasakan manfaat nyata dari APBD. Kita ingin semua program pemerintah tetap berjalan, meski dengan anggaran yang terbatas,” ujar Edi.

Sidang paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Lampung Barat.

Parosil menutup pidatonya dengan ajakan agar seluruh aparatur tetap solid dan profesional menghadapi kondisi fiskal yang menantang. “Keterbatasan bukan penghalang untuk berbuat. Justru di saat sulit, integritas dan komitmen kita diuji,” pungkasnya. (*)