Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan percepatan keluarnya keluarga penerima manfaat (KPM) dari program bantuan sosial melalui strategi graduasi yang lebih agresif. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan peningkatan taraf hidup menjadi tolok ukur utama bahwa sebuah keluarga sudah layak tergraduasi.

Menurutnya, keluarga dinilai mandiri ketika mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bantuan. Kebutuhan tersebut mencakup ketersediaan makanan bergizi, pakaian yang layak, serta kondisi tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan.

"Jadi rumahnya sudah tidak lagi berlantaikan tanah, tidak geribik, atapnya tidak ilalang, dan sudah permanen, itu menjadi salah satu indikator bahwa mereka sudah siap tergraduasi," jelasnya saat dimintai keterangan, Senin (17/11/2025).

Selain kebutuhan pokok, pemenuhan biaya pendidikan anak, akses layanan kesehatan, dan sanitasi rumah tangga yang baik juga diperhitungkan. Aswarodi menambahkan, KPM yang sudah memiliki usaha sendiri atau pendapatan tetap menandakan bahwa keluarga tersebut telah berdiri secara mandiri.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Lampung kini mendorong pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan pendampingan lebih intens. Setiap pendamping diminta menargetkan minimal 10 KPM tergraduasi per tahun.

"Kalau SDM PKH kita ada sekitar 1.600 orang, dikalikan 10 maka ada kurang lebih 16.000 KPM yang berpotensi tergraduasi setiap tahun," ujarnya.

Dengan rata-rata satu keluarga berisi 3 sampai 4 orang, maka strategi tersebut berpotensi mengangkat puluhan ribu warga keluar dari garis kemiskinan. Melalui langkah ini, Gubernur Lampung menargetkan angka kemiskinan yang berada di kisaran 10 persen dapat ditekan hingga 6 persen pada 2029.

"Graduasi ini sejalan dengan angka kemiskinan yang juga menurun, kemarin itu hanya Lampung Tengah kurang lebih sekitar 750an KPM yang tergraduasi. Kalau saya lihat di daerah lain juga hal yang sama dengan jumlah yang bervariasi," kata dia.

Untuk memotivasi para pendamping, Gubernur memberikan apresiasi berupa hadiah pribadi bagi SDM PKH yang berhasil melakukan graduasi terbanyak. Salah satunya Siti, pendamping yang mampu menggraduasi hampir 70 KPM dan mendapat penghargaan Rp5 juta. Peringkat kedua yang menggraduasi 34 KPM memperoleh hadiah Rp3 juta, sementara peringkat ketiga yang berhasil menggraduasi 18 KPM juga menerima apresiasi langsung.

"Memang strategi Pak Gubernur itu melalui SDM PKH untuk melakukan graduasi sehingga kemarin untuk teman-teman SDM PKH yang mampu menggraduasi dengan jumlah yang terbanyak diberikan apresiasi langsung dari anggaran pribadinya Pak Gubernur," tuturnya.

Dinas Sosial tetap akan memantau kondisi KPM yang telah tergraduasi agar tidak kembali masuk ke kategori desil 1 atau desil 2. Pemantauan ini penting karena mayoritas keluarga berasal dari dua kelompok terbawah tersebut.

"Kita ingin ketika mereka tergraduasi, mereka benar-benar keluar dari desil 1 dan 2. Kita awasi secara berkala dan kita harap mereka bisa menjadi contoh dan success story bagi KPM lainnya," jelas Aswarodi. (*)