Berdikari.co, Lampung Barat – Fakta baru kembali muncul di tengah kisruh dugaan penipuan program revitalisasi sekolah fiktif yang menyeret puluhan kepala sekolah di Lampung Barat. Penelusuran Berdikari.co, mengungkap bahwa pria yang dikenal para kepala sekolah dengan nama Jack dan disebut sebagai utusan Kementerian Pendidikan, sebenarnya memiliki rekam jejak politik sebagai Calon Wakil Bupati Poso pada Pilkada 2024.

Pria tersebut adalah Yusuf Alkahfi. Identitasnya terkonfirmasi melalui data resmi pemilihan kepala daerah Kabupaten Poso tahun 2024. Yusuf maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Sony Kapito dan diusung Perindo serta PKS. Dalam Pilkada yang digelar 27 November 2024, pasangan tersebut hanya memperoleh 5.603 suara atau 4,66 persen, menjadi perolehan suara terendah dari empat pasangan calon.

Selain kiprah politiknya, penelusuran turut menemukan rekam jejak lain yang cukup kontroversial. Arsip pemberitaan tahun 2022 menunjukkan Yusuf pernah ditangkap terkait dugaan kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Pamekasan, Madura.

Secara akademik, Yusuf tercatat sebagai lulusan Universitas Negeri Makassar, meraih gelar S.Pd pada 2011 dan mengikuti Program Profesi Guru pada 2011–2012. Ia lahir di Palu, 26 Maret 1988, dan berdomisili di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Nama Yusuf mulai dikenal luas di Lampung Barat setelah diperkenalkan oleh Sekretaris Daerah Lampung Barat, Nukman, kepada 46 kepala sekolah sebagai perwakilan kementerian yang akan menjalankan program revitalisasi sekolah. Dalam sejumlah pertemuan, Yusuf bahkan didampingi Sekda untuk meyakinkan para kepala sekolah.

Para kepala sekolah kemudian diminta menyerahkan berbagai dokumen terkait sekolah masing-masing. Belakangan terungkap, tidak ada satu pun program resmi dari kementerian yang berkaitan dengan revitalisasi tersebut.

Penelusuran  Berdikari.co, tidak menemukan jejak Yusuf sebagai pegawai kementerian mana pun. Rekam jejak politiknya justru semakin menguatkan dugaan bahwa aktivitasnya di Lampung Barat dilakukan tanpa dasar kewenangan dari pemerintah pusat.

Kasus ini kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, yang sudah memanggil sejumlah kepala sekolah untuk klarifikasi awal. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat, IPTU Rudy Prawira, SH, MH, membenarkan langkah ini.

"Benar, tim dari Ditreskrimsus turun menindaklanjuti informasi dugaan penipuan dana revitalisasi setelah pemberitaannya viral. Perlu kami luruskan, bukan karena proses di Polres lambat, tetapi memang belum ada laporan resmi dari korban," ujar IPTU Rudy.

Ia menjelaskan bahwa Ditreskrimsus meminta keterangan dari sekitar lima kepala sekolah yang dianggap memiliki informasi penting.

Sampai saat ini, posisi Sekda Lampung Barat dalam perkara ini masih menjadi sorotan karena perannya langsung memperkenalkan Yusuf kepada para kepala sekolah. Belum ada penjelasan resmi mengenai proses verifikasi identitas Yusuf sebelum diperkenalkan sebagai perwakilan kementerian.

Sementara itu, Sekda Lampung Barat, Nukman, kembali menegaskan bahwa ia tidak mengetahui latar belakang politik Yusuf sebagai mantan calon wakil bupati.

"Beliau itu tim staf ahli kementerian PDT dan saat saya ke kementerian PDT diterima langsung oleh pak M Khorul Huda staf ahli menteri di ruang kerjanya, tapi saya engga tau kalo Yusuf itu cawabub," kata Nukman saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Diketahui, berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Poso 2024, jumlah pemilih mencapai 179.678 jiwa, dengan 122.743 jiwa yang menggunakan hak pilihnya.

Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir, seiring upaya pendalaman yang dilakukan penyidik terhadap jejak, peran, dan motif Yusuf dalam aktivitasnya bersama kepala sekolah di Lampung Barat. (*)