Berdikari.co, Tanggamus – Bupati Tanggamus Mohammad Saleh Asnawi menyampaikan kritik keras terkait hilirisasi kopi yang dinilainya belum memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat daerah. Ia menegaskan bahwa Tanggamus tidak boleh terus menjadi penonton ketika ribuan ton kopi keluar tanpa kontribusi berarti, saat memberikan arahan kepada 75 pejabat yang baru dilantik, Selasa (2/12/2025).

Dalam sambutannya, Bupati menyoroti praktik perusahaan besar, termasuk PT Nestlé, yang setiap tahun membawa ribuan ton kopi dari Tanggamus, namun tidak memberikan dampak sosial, tidak menyumbang pajak daerah, dan tidak berkontribusi pada pembangunan lokal.

“Cukup sudah. Ribuan ton kopi kita diambil, tapi tidak ada dampak sosial. Pajaknya masuk ke Bandar Lampung. Tanggamus hanya jadi penonton. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Saleh Asnawi.

Ia menyampaikan sikap resmi Pemkab Tanggamus yang meminta PT Nestlé membangun pabrik pengolahan kopi langsung di Tanggamus. Jika hal itu tidak direspons, Pemkab menyatakan siap mengambil langkah tegas dengan membangun pabrik sendiri untuk mengolah hasil petani menjadi produk bernilai tambah.

“Saya sudah sampaikan kepada PT Nestlé, bangun pabrik di Tanggamus. Kalau tidak mau, kita yang akan bangun. Pabrik ada di sini, maka pajak masuk ke kita, CSR masuk ke kita. Itu hak masyarakat Tanggamus,” ujarnya.

Menurut Bupati, keberadaan pabrik di daerah bukan hanya terkait pendapatan, tetapi menjadi simbol kedaulatan ekonomi lokal. Dengan pengolahan dilakukan di Tanggamus, harga kopi tidak bisa lagi dimainkan oleh pihak luar, sekaligus membuka lapangan kerja dan memastikan nilai tambah kembali ke masyarakat.

“Selain itu, peluang kerja terbuka luas dan nilai tambah komoditas kembali kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menginstruksikan para camat dan kepala pekon agar tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi turut mendorong hilirisasi seluruh potensi daerah. Ia mencontohkan pengolahan tomat menjadi jus serta hasil laut menjadi produk sarden sebagai upaya konkret peningkatan pendapatan masyarakat.

“Hilirisasi ini wajib. Camat dan kepala pekon harus terlibat. Kita tidak boleh menjual murah komoditas mentah sementara nilai tambahnya dinikmati daerah lain,” kata Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati melantik 75 pejabat administrator dan pengawas yang menempati berbagai posisi strategis, sebagai bagian dari percepatan kinerja organisasi. Para pejabat yang dilantik antara lain:

1. Rusdi, S.IP — Camat Bulok

2. Zulyadi, S.IP., M.M. — Camat Kotaagung Barat

3. Derius Putrawan, S.P., M.M. — Camat Gunung Alip

4. Ali Imron, S.H., M.M. — Camat Kelumbayan

5. Jhoni Irzal, S.Sos — Camat Talang Padang

6. Novrizal Mulkan, S.H., M.M. — Irban III Inspektorat

7. Joko Suprihatin, S.Kom., M.M. — Kabag Administrasi Pembangunan

8. Herliyanto, S.T., M.M. — Kabag PBJ Setdakab

9. Faturrahman Wijaya, S.Kep. — Sekretaris DP3AP2KB

10. Marhasan Samba, S.IP — Sekretaris Disparekraf

11. Drs. Sabar Marulak Sitanggang — Sekretaris Dishub

12. Yadi Mulyadi, S.T., M.M. — Sekretaris Dinas Perpustakaan & Arsip

13. Drs. Suyanto, M.M. — Sekretaris Kesbangpol

14. Eka Angkasawan, S.T., M.T. — Sekretaris Dinas PUPR

15. Gofir Purwanto, S.E., M.M. — Sekretaris Diskominfo

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Agus Suranto, Asisten II Hendra Wijaya Mega, Plt Kepala BKPSDM Afrida Susanti, staf ahli Bupati, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama.

Dengan pernyataan tegas dan langkah yang dicanangkan, Bupati Saleh Asnawi menegaskan bahwa Tanggamus memasuki era baru, di mana daerah menuntut haknya dan memastikan nilai komoditas strategis tidak lagi mengalir keluar tanpa manfaat bagi masyarakat. (*)