Berdikari.co, Bandar Lampung – Setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, Partai Golkar Lampung memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum bagi kader yang terlibat kasus korupsi. Sikap tegas itu disampaikan menyusul rencana KPK mengumumkan status hukum Ardito pada Kamis, 11 Desember 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan saat ini penyidik masih mendalami keterangan Ardito bersama empat orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT. “Kronologi dan konstruksi perkara secara lengkap akan kami sampaikan dalam konferensi pers, yakni pada Kamis, 11 Desember 2025,” ujarnya.

Ketua DPD I Partai Golkar Lampung, Hanan A Rozak, menegaskan partainya memiliki aturan jelas terkait kader yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia memastikan Golkar tidak memberikan pendampingan hukum kepada Ardito maupun kader lain yang tersangkut kasus serupa. “Keberadaan Ardito Wijaya di Partai Golkar baru sebatas kader yang baru bergabung. Kami sangat menghargai transparansi dan keterbukaan dalam menjaga integritas partai,” kata Hanan, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan, Ardito memang tercatat sebagai kader Golkar, namun baru bergabung beberapa waktu lalu. Pada Pilkada terakhir, Ardito juga tidak diusung Golkar. Karena itu, partai menyerahkan seluruh proses hukum kepada lembaga penegak hukum tanpa campur tangan. “Apabila terbukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan kader partai, termasuk yang berada di eksekutif dan legislatif, Partai Golkar tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas sesuai mekanisme internal. Yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” tegasnya.

Golkar Lampung juga mendukung penuh langkah KPK dalam pemberantasan korupsi. Menurut Hanan, sikap tersebut sejalan dengan komitmen partai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kami mendukung sepenuhnya upaya KPK. Seluruh kader Partai Golkar harus selalu bersikap jujur, disiplin, transparan, dan berintegritas dalam menjalankan amanah rakyat,” kata dia.

Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk tetap fokus pada pembangunan serta menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk apa pun. (*)