Logo

berdikari BERITA LAMPUNG

Selasa, 06 Januari 2026

BPS Rilis Inflasi Lampung Sentuh Angka 1,25 Persen

Oleh Redaksi

Berita
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution. Foto: Ist.

Berdikari.co, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,79.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menjelaskan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 2,69 persen dengan IHK 114,13. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Bandar Lampung sebesar 0,44 persen dengan IHK 107,87.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 0,23 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,84 persen.

Selanjutnya, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi 0,15 persen; kelompok kesehatan 1,06 persen; kelompok transportasi 1,47 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 2,59 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,40 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,45 persen.

"Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks atau deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,57 persen serta kelompok pendidikan sebesar 17,98 persen,” jelas Ahmadriswan saat konferensi pers, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,59 persen. Adapun tingkat inflasi year to date (y-to-d) hingga Desember 2025 juga tercatat sebesar 1,25 persen.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Gedung Pusiban, Rabu (17/12/2025).

Rapat tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan program strategis guna memperluas akses keuangan bagi masyarakat di seluruh pelosok Bumi Ruwa Jurai.

Jihan menekankan bahwa program keuangan daerah tidak boleh sekadar bersifat seremonial, melainkan harus menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menyoroti pentingnya akses permodalan bagi petani kecil serta edukasi menabung bagi pelajar.

"Kita perlu evaluasi secara menyeluruh apakah program selama ini sudah efektif dan tepat sasaran. Target kita adalah inklusi keuangan yang secara langsung mendukung pembangunan jangka panjang daerah. Saya ingin literasi keuangan bukan lagi bahasa elit, tetapi menjadi obrolan sehari-hari ibu-ibu di pasar atau warung kopi,” ujar Jihan.

Ia juga mendorong perbankan komersial agar proaktif mengawal penyaluran dana supaya berputar di tengah masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar. Tugas kita adalah menjaga kepercayaan itu dengan transparansi dan konsistensi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memaparkan capaian signifikan sekaligus sejumlah tantangan.

Berdasarkan survei tahun 2025, Indeks Literasi Keuangan Lampung berada di angka 66,46 persen, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan mencapai 80,51 persen.

"Setiap peningkatan satu persen indeks literasi dan inklusi keuangan diproyeksikan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,16 persen.

Meskipun capaian terus meningkat dibandingkan tahun 2024, pekerjaan rumah kita adalah mengejar target inklusi nasional sebesar 91 persen,” kata Otto.

Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung hingga 15 Desember 2025 telah mencapai Rp10,49 triliun.

"TPAKD akan fokus pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas desa melalui program Desa Perkasa serta digitalisasi transaksi bagi UMKM agar mereka dapat naik kelas,” jelasnya.

Rapat pleno tersebut juga membahas arah kebijakan TPAKD tahun 2026 yang mencakup pengembangan ekonomi daerah melalui perhutanan sosial, peternakan sapi, serta penyediaan alat dan mesin pertanian, termasuk pengering (dryer). (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 06 Januari 2026 dengan judul "BPS Rilis Inflasi Lampung Sentuh Angka 1,25 Persen”

Editor Didik Tri Putra Jaya