Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menilai belum terserapnya secara maksimal beras SPHP di Lampung perlu dikaji dan dievaluasi secara serius.

Menurut Mikdar, program pemerintah yang bertujuan menekan harga beras dan membantu masyarakat seharusnya dapat terserap secara maksimal.

“Kalau ini tidak tercapai, harus dievaluasi. Penyalurannya melalui Bulog, jadi perlu dipelajari kenapa peminatnya kurang. Apakah karena harganya, kualitas berasnya, atau penyalurannya yang tidak maksimal,” kata Mikdar, Selasa (13/1/2026).

Ia membeberkan, beras SPHP di Lampung disalurkan melalui 949 kios mitra, sehingga seharusnya mudah dijangkau masyarakat. Karena itu, ia mempertanyakan rendahnya penjualan beras SPHP tersebut.

“Ini salah satu program untuk menekan dan menstabilkan harga beras di pasaran. Sangat membantu kebutuhan masyarakat. Kita sayangkan tidak tercapai. Nanti akan kami bahas di Komisi II apa kendalanya,” ujarnya.

Mikdar menegaskan, Komisi II DPRD Lampung akan mendalami penyebab rendahnya penjualan beras SPHP. Jika persoalan terletak pada kualitas, maka harus segera diperbaiki. Begitu juga jika ditemukan kendala dalam distribusi.

“Kalau kualitasnya kurang bagus, harus diperbaiki. Kalau penyalurannya bermasalah, harus diatasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama menengah ke bawah. Jangan sampai tidak tercapai,” tegasnya.

Ia juga menilai, proses pengolahan beras yang sudah menggunakan mesin seharusnya mampu menghasilkan kualitas yang baik. Menurutnya, jika harga terjangkau dan kualitas bagus, beras SPHP seharusnya cepat terserap pasar.

“Kalau harganya murah dan barangnya bagus, pasti habis. Ini kan untuk menstabilkan harga agar tidak ada gejolak di pasaran,” imbuhnya.

Mikdar menambahkan, ke depan Komisi II DPRD Lampung berencana mengagendakan pemanggilan Perum Bulog untuk membahas rendahnya realisasi beras SPHP sekaligus kesiapan ketersediaan pangan menjelang bulan Ramadan. (*)