Berdikari.co, Tanggamus - Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H. berjanji mengaktifkan kembali Pos Polisi (Pospol) Ulubelu, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, menyusul keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan pelayanan kepolisian, terutama saat hendak melapor.

Janji tersebut disampaikan Kapolres saat meninjau langsung kondisi Pospol Ulubelu, Kamis (22/1/2026) sore sekitar pukul 15.00 WIB.

Peninjauan dilakukan sebagai respons atas aduan masyarakat yang menyebut tidak ada personel berjaga ketika warga membutuhkan pelayanan.

“Kami menerima informasi dari warga bahwa saat ingin melapor ke Pospol, tidak ada personel yang berjaga. Karena itu kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan dan mencari solusi agar Pospol Ulubelu kembali aktif melayani masyarakat,” kata AKBP Rahmad Sujatmiko.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Khairul Yasin Ariga, Kasi Propam AKP Ujang Srikandi, Kapolsek Pulau Panggung AKP Jumbadio, serta Kanit Intel Polsek Pulau Panggung.

Kapolres menjelaskan, belum optimalnya pelayanan di Pospol Ulubelu disebabkan keterbatasan personel.

Saat ini, personel yang mengisi pos berasal dari anggota Polsek Pulaupanggung yang juga merangkap tugas sebagai Bhabinkamtibmas.

"Dengan kondisi personel yang terbatas dan merangkap tugas, kehadiran di Pospol memang belum bisa maksimal,” ujarnya, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Selain persoalan personel, Kapolres juga menyoroti minimnya sarana pendukung. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya sumber air bersih di lingkungan Pospol.

"Upaya pengeboran sudah dilakukan hingga kedalaman 50 meter, namun belum ditemukan sumber air. Ini tentu menjadi kendala bagi anggota dalam menjalankan tugas sehari-hari,” kata Rahmad.

Baca juga : Pencurian Beruntun Teror Ulubelu Tanggamus, Warga Sebut Pos Polisi Kerap Kosong

Meski demikian, Kapolres menegaskan keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan publik.

Ia memastikan Polres Tanggamus telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mengaktifkan kembali Pospol Ulubelu.

Langkah tersebut meliputi penugasan personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) secara stasioner di Pospol Ulubelu, koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan sumber air, serta pengajuan penambahan personel baik di tingkat Polsek maupun Polres.

"Kami akan membuat sprint penugasan BKO, mencari solusi untuk sarana pendukung, dan mengusulkan penambahan personel. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” tegasnya.

Kunjungan Kapolres ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran warga terhadap situasi keamanan di Kecamatan Ulubelu.

Dalam beberapa waktu terakhir, warga mengeluhkan maraknya aksi pencurian yang menyasar rumah, toko kelontong, hingga hasil pertanian seperti kopi dan lada.

Afandi, seorang warga Ulubelu mengaku kecewa ketika hendak melapor namun Pospol dalam kondisi kosong.

“Kami butuh polisi cepat. Kalau pos ada tapi kosong, warga jadi bingung harus ke mana. Apalagi sekarang pencurian sering terjadi,” ujarnya.

Warga berharap janji pengaktifan Pospol Ulubelu tidak berhenti pada peninjauan semata, melainkan benar-benar diwujudkan dengan kehadiran personel yang siaga setiap hari.

Menanggapi hal itu, AKBP Rahmad menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat.

“Kehadiran polisi di tengah masyarakat adalah prioritas utama kami. Keluhan warga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan ke depan,” terangnya.

Bagi warga, pernyataan Kapolres tersebut masih menunggu pembuktian. Mereka berharap janji pengaktifan Pospol tidak berhenti pada inspeksi dan pernyataan komitmen.

“Yang kami butuhkan bukan janji, tapi petugas yang benar-benar ada,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.

Kasus Pospol Ulubelu menjadi potret tantangan pelayanan kepolisian di wilayah pinggiran.

Keberadaan bangunan tanpa kehadiran personel dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Aktivasi Pospol Ulubelu kini menjadi ujian nyata komitmen Polres Tanggamus dalam menjawab keluhan warga dan memastikan negara hadir di wilayah rawan.

Apakah janji tersebut akan segera terealisasi, atau kembali menjadi catatan evaluasi, publik menunggu langkah konkret dalam waktu dekat. (*)