Berdikari.co, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menargetkan pembentukan 50 Desa Tangguh Bencana dan 4 Kecamatan Tangguh Bencana pada 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mulai dari banjir dan longsor hingga potensi gempa megathrust.

Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, mengatakan penguatan kapasitas masyarakat menjadi prioritas utama dalam rencana kerja tahun depan. Selain itu, mitigasi bencana hidrometeorologi juga terus didorong mengingat tingginya intensitas cuaca ekstrem di sejumlah wilayah.

"Target 2026 kami akan membentuk sekitar 50 Desa Tangguh Bencana baru. Saat ini total Desa Tangguh Bencana di Lampung diperkirakan baru mencapai sekitar 80 desa," ujarnya saat dimintai keterangan, Selasa (27/1/2026).

Selain desa, BPBD juga akan mengembangkan empat kecamatan tangguh bencana yang memiliki cakupan wilayah dan jumlah penduduk lebih besar. Penentuan lokasi kecamatan tersebut masih dalam tahap asesmen.

"Wilayah prioritas kami yang memang rawan terjadi becana itu antara lain Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Pesawaran," jelas Rudy.

Dalam pelaksanaannya, program Desa Tangguh Bencana akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi seperti Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Keterlibatan akademisi dinilai penting dalam penyusunan kajian risiko dan perencanaan teknis di lapangan.

"Kami menyusun dokumen rencana kontinjensi (Renkon), jalur evakuasi, hingga simulasi atau gladi bencana bersama masyarakat. Prinsipnya, masyarakat harus terlibat aktif agar benar-benar siap dan mandiri saat bencana terjadi," katanya.

Terkait potensi gempa megathrust dan tsunami, BPBD Lampung mengungkapkan bahwa edukasi dan simulasi kesiapsiagaan telah dilakukan secara rutin, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun sekolah-sekolah. Dokumen rencana kontinjensi khusus tsunami juga telah dimiliki sejak 2018 dan diperbarui pada 2022.

Saat ini, BPBD Lampung telah menerima bantuan enam unit sistem peringatan dini atau Early Warning System dari program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project Bank Dunia melalui BNPB. Perangkat tersebut telah dipasang di enam desa di Kabupaten Lampung Selatan.

"Tapi ini jumlah nya masih jauh dari kebutuhan ideal. Untuk seluruh wilayah pesisir Lampung, kebutuhan EWS diperkirakan mencapai sekitar 90 unit," ungkapnya.

Menghadapi keterbatasan anggaran daerah, BPBD Lampung tengah menyiapkan strategi pembiayaan alternatif dengan melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

"Kami sedang membahas untuk menghimbau perusahaan-perusahaan di sepanjang pesisir agar menyalurkan dana CSR dan bekerja sama dalam pengembangan Early Warning System," jelas Rudy. (*)

Jika ingin, saya bisa buatkan versi lebih singkat, versi hard news 6–7 paragraf, atau alternatif judul lain dengan gaya lebih tajam. (*)