Berdikari.co, Bandar Lampung - Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mengintensifkan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan dengan memusatkan perhatian pada penguatan ekonomi desa.

Ia mengungkapkan, salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah Program Desaku Maju yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, di antaranya melalui pemanfaatan pupuk organik cair, penyediaan benih dan bibit unggul, serta berbagai dukungan sarana produksi lainnya,” kata Mulyadi Irsan, Minggu (8/2/2026).

Selain itu, lanjut Mulyadi, Pemprov Lampung juga mendorong peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui penyediaan dryer di desa-desa, serta pembangunan dan perbaikan jalan akses pertanian.

“Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani turut menjadi fokus, antara lain melalui program vokasi dan pendampingan berkelanjutan agar petani memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola usaha tani secara produktif dan berdaya saing,” sambungnya.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemprov Lampung juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan tersebut diarahkan pada pengurangan beban masyarakat miskin, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, melalui penguatan pendapatan serta pendampingan secara berkelanjutan.

“Berkat berbagai upaya tersebut, Provinsi Lampung berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, yakni sebesar 9,66 persen,” jelasnya.

Menanggapi posisi Lampung yang masih berada pada peringkat ketujuh tertinggi tingkat kemiskinan nasional, Mulyadi mengatakan masyarakat masih membutuhkan pemahaman literasi yang lebih baik.

Menurutnya, penilaian terhadap kinerja penurunan kemiskinan perlu dilihat dari laju percepatan penurunan, bukan semata-mata dari angka dasar kemiskinan.

“Butuh pemahaman literasi. Yang dilihat seharusnya adalah growth atau percepatan penurunan, bukan hanya melihat basis awalnya,” ujar Mulyadi. (*)