Berdikari.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memimpin rapat internal bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Rabu (19/2/2026).

Saat dimintai keterangan, Gubernur Mirza menegaskan bahwa rapat tersebut difokuskan pada evaluasi dan penguatan perencanaan agar program pendidikan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

"Kita ingin memastikan program-program Dinas Pendidikan selama 2026 berjalan sesuai dengan jalurnya, on the track, sesuai dengan targetnya. Dan kita juga melakukan perencanaan mitigasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan di dunia persekolahan ini," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (18/2/2026).

Salah satu perhatian utama Pemprov Lampung adalah pencegahan angka putus sekolah. Menurutnya, berbagai persoalan di lapangan berpotensi menyebabkan siswa berhenti sekolah, sehingga perlu diantisipasi sejak dini.

"Pertama, kita tidak ingin ada anak putus sekolah. Banyak masalah di lapangan yang bisa menyebabkan anak putus sekolah. Hal-hal seperti itu harus diantisipasi," tegasnya, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Gubernur Mirza juga mengevaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, termasuk realisasi anggaran dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Ia menyebutkan bahwa anggaran pendidikan mengalami peningkatan signifikan, khususnya dalam program revitalisasi sekolah.

"Pada tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 220 sekolah direvitalisasi di Lampung. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tidak mencapai 100 sekolah yang dibenahi," tegasnya. 

Mirza juga menyoroti peningkatan dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di Lampung. 

Ia menyampaikan bahwa setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden, jumlah sekolah yang diperbaiki meningkat menjadi sekitar 200 unit. Bahkan untuk tahun 2025, jumlah tersebut diperkirakan akan lebih banyak lagi.

"Luar biasa perhatian Presiden kepada pendidikan. Kami sangat bersyukur, dan tentunya kita tidak ingin perhatian Pak Presiden dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu terhambat karena masih ada anak-anak putus sekolah di Provinsi Lampung," pungkasnya. (*)