Berdikari.co, Bandar Lampung - Pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Lampung pada 2026 dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kelangkaan dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.

Kepala Bidang SPBU Hiswana Migas Lampung, Donny Irawan, menilai kuota solar untuk Lampung idealnya perlu ditambah agar distribusi tetap stabil dan tidak memicu penumpukan kendaraan.

“Soal kuota solar langsung ke Pertamina saja. Tapi menurut saya, kuota solar itu perlu ditambah agar tidak ada antrean. Selain itu juga perlu evaluasi harga karena disparitas antara harga industri dan subsidi terlalu besar sehingga memicu penyimpangan,” kata Donny, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, antrean panjang di SPBU umumnya terjadi bukan semata-mata karena masyarakat membeli secara berlebihan, melainkan akibat distribusi yang tidak stabil.

“Antrean panjang terjadi apabila pengiriman BBM tidak stabil. Misalnya hari ini dikirim, besok tidak. Itu yang jadi persoalan. Masyarakat jadi khawatir, akhirnya mereka mondar-mandir membeli BBM. Belum lagi ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk dijual kembali atau masuk ke industri,” ujarnya.

Menurut Donny, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Jika pasokan BBM tersedia secara konsisten, pembelian akan berlangsung normal tanpa penumpukan kendaraan.

“Kalau BBM tersedia terus, berapa pun disuplai, orang tidak akan khawatir. Mobil-mobil truk antre karena di SPBU kadang ada, kadang tidak. Jadi ini seperti rebutan,” katanya.

Ia juga menyoroti disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM industri yang dinilai terlalu mencolok. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan distribusi.

“Barang subsidi ini bisa masuk ke industri. Sama seperti pupuk, kalau disparitas harga tinggi, pasti dimanfaatkan oknum. Ini yang jadi masalah,” tegasnya.

Donny mengungkapkan, Hiswana Migas sejak lama telah mengusulkan agar sistem subsidi BBM dievaluasi. Ia menyarankan subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Kalau bisa sistemnya diubah. Lebih baik BBM tidak ada disparitas harga, tetapi barangnya tersedia. Subsidi bisa diberikan langsung kepada penerima, misalnya melalui pajak kendaraan atau program lain. Masyarakat miskin memang perlu disubsidi, bisa melalui pendidikan atau kesehatan dari anggaran subsidi BBM,” paparnya.

Ia menambahkan, praktik penyimpangan biasanya melibatkan oknum tertentu yang memiliki modal dan akses kuat.

“Oknum ini punya beking dan bisa membayar. Ini yang membuat situasi berulang terus. Pemerintah harus peka terhadap persoalan ini karena yang menjadi korban akhirnya rakyat kecil dan para sopir,” imbuhnya.

Donny juga mengingatkan bahwa pola konsumsi BBM biasanya berubah menjelang Ramadan dan Lebaran. Menurutnya, kebutuhan solar cenderung mengalami penurunan karena aktivitas kendaraan angkutan barang berkurang.

“Kalau menjelang puasa biasanya mobil-mobil angkutan tidak banyak beroperasi. Dalam satu minggu ini pasti ada penurunan konsumsi solar. Nanti menjelang Lebaran juga biasanya terjadi penurunan tambahan,” jelasnya.

Berkurangnya operasional truk dan kendaraan logistik menjadi faktor utama turunnya konsumsi solar pada periode tersebut. Namun sebaliknya, kebutuhan BBM jenis Pertalite dan Pertamax diprediksi meningkat seiring bertambahnya mobilitas masyarakat, terutama untuk perjalanan mudik dan aktivitas pribadi.

“Yang naik itu biasanya kebutuhan Pertalite dan Pertamax. Ini yang kita harapkan tidak terputus. Karena kalau sampai terputus, dampaknya langsung terasa di SPBU,” ujarnya.

Donny menegaskan stabilitas distribusi menjadi kunci utama untuk mencegah antrean panjang. Ia menilai antrean kerap terjadi bukan semata-mata karena lonjakan konsumsi, melainkan karena pasokan yang tidak konsisten.

Dengan adanya pengurangan kuota BBM subsidi tersebut, ia berharap distribusi tetap terjaga dan disesuaikan dengan pola kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Lebaran agar tidak menimbulkan gejolak di lapangan. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Kamis 19 Februari 2026 dengan judul “Donny: Pengurangan Kuota Berpotensi Picu Kelangkaan dan Antrean Panjang di SPBU”