Berdikari.co, Metro – Pemerintah Kota Metro melakukan perombakan besar dalam struktur birokrasi melalui pelantikan dan rotasi 18 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di Aula Lantai II Gedung Pemkot Metro, Senin (23/2/2026). Rotasi tersebut menjadi salah satu langkah penyegaran organisasi terbesar sejak kepemimpinan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso bersama Wakil Wali Kota M. Rafieq Adi Pradana.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar simbol prestise, melainkan amanah berat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Menerima jabatan itu bagian dari musibah. Jadi kalimatnya bukan Alhamdulillah, tapi Innalillahi. Kalau memang ada yang mengucap Alhamdulillah, ya bolehlah, tapi langsung introspeksi diri. Banyak hal dari jabatan yang kita miliki itu nantinya harus kita pertanggungjawabkan, bukan sekadar kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pesan moral bagi para pejabat yang baru dilantik agar tidak memandang jabatan sebagai pencapaian pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab pelayanan publik.

Bambang juga menyinggung isu yang kerap muncul setiap rotasi pejabat, yakni dugaan praktik jual beli jabatan. Ia memastikan proses mutasi kali ini berjalan tanpa transaksi maupun kepentingan tertentu.

“Tidak ada lho ya, pada saat semuanya menerima jabatan eselon II ini terus ada misalkan jual beli jabatan, itu tidak ada. Kalau memang ada yang betul-betul berbuat demikian, saya nyarinya tidak butuh waktu lama. Kalau saat pelantikan belum ketahuan, sebulan pasti ketahuan,” kata dia.

“Kalau satu bulan belum ketahuan, dua bulan pasti saya tahu. Kalaupun sampai dua bulan belum ketahuan, paling lambat tiga bulan pasti saya tahu,” imbuhnya.

Rotasi ini turut menjadi sorotan karena masuknya pejabat dari luar daerah. Wahyu Arswendo Umbara, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Mesuji, dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro menggantikan Helmy Zain yang bergeser menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Masuknya pejabat eksternal dinilai sebagai bagian dari penyegaran birokrasi berbasis kebutuhan organisasi dan kompetensi jabatan. Pemerintah Kota Metro berharap perubahan struktur tersebut mampu mempercepat kinerja perangkat daerah.

Berikut daftar pejabat yang dilantik dan dirotasi:

1. Bangkit Haryo Utomo menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

2. Rosita menjabat Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

3. Helmy Zain menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Metro.

4. Wahyu Arswendo Umbara dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro.

5. Elmanani menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Metro.

6. Yeri Ehwan menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Metro.

7. Suwandi menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.

8. Eko Hendro Saputra dilantik sebagai Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani.

9. dr. Fitri Agustina menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.

10. Subehi menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Metro.

11. dr. Silfia Naharani menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Metro.

12. Sri Amanto menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro.

13. Ismet menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

14. Syachri Ramadhan menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

15. Ardah menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Metro.

16. AC Yuliwati menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Metro.

17. Wahyuningsih menjadi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro.

18. M. Supriadi kembali dilantik sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.

Perombakan birokrasi ini dinilai sebagai langkah konsolidasi internal pemerintahan sekaligus upaya mempercepat realisasi program prioritas daerah setelah satu tahun masa kepemimpinan Bambang–Rafieq.

Wali kota menegaskan bahwa kinerja para pejabat yang dilantik akan langsung dievaluasi. Ia berharap rotasi tersebut mampu menghadirkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan rotasi besar ini, publik kini menunggu pembuktian nyata melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah, bukan sekadar perpindahan jabatan di lingkungan birokrasi. (*)