Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung mulai memacu realisasi belanja daerah sejak awal tahun. Hingga awal triwulan II 2026, nilai pengadaan barang dan jasa telah mencapai Rp1,443 triliun atau 54,8 persen dari total rencana sebesar Rp2,649 triliun.

Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai daerah dengan progres pengadaan tertinggi kedua secara nasional, di bawah Kalimantan Selatan.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lampung, S. Hendriyanto, mengatakan percepatan pengadaan menjadi bagian dari strategi untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

"Dari rencana pengadaan barang dan jasa yang melalui penyedia, nilai pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp2,649 triliun. Sampai dengan hari ini yang sudah terealisasi sebesar Rp1,443 triliun atau 54,8 persen. Angka ini menjadi nomor dua terbesar di Indonesia setelah Kalimantan Selatan," ujarnya saat dimintai keterangan, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan pengadaan sejak awal tahun memberikan dampak positif, baik dari sisi efektivitas pekerjaan maupun terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

"Pelaksanaan pengadaan yang lebih awal diharapkan membuat pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu, uang yang beredar di masyarakat juga bisa lebih cepat berputar untuk mendukung perekonomian," jelasnya.

Menurut Hendriyanto, tingginya realisasi pengadaan tidak terlepas dari dominasi sektor konstruksi, khususnya proyek yang ditangani Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Selain itu, program pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun juga turut mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan.

"Pengadaan sektor konstruksi seperti perencanaan dan pembangunan jalan, gedung, serta jasa konsultansi pendukung seperti pengawasan dan perencanaan memang mendominasi sejak awal tahun. Ini yang mendorong tingginya progres realisasi pengadaan," katanya.

Selain sektor konstruksi, kontribusi juga datang dari sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya, seperti sektor perindustrian dan pertanian yang turut menopang capaian pengadaan barang dan jasa.

Hendriyanto menambahkan, mekanisme pengadaan dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari tender, e-purchasing melalui e-katalog, hingga pengadaan langsung oleh masing-masing OPD.

"Proses pengadaan penyedia bisa dilakukan melalui tender, e-purchasing atau e-katalog, serta pengadaan langsung. Tidak semua proses dilakukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Tender dilakukan melalui biro, sedangkan e-purchasing dan pengadaan langsung dilaksanakan oleh OPD masing-masing," terangnya.

Saat ini, sisa paket pengadaan yang belum berjalan masih dalam tahap pengusulan oleh OPD terkait. Pemerintah daerah optimistis realisasi akan terus meningkat pada triwulan berikutnya seiring percepatan pelaksanaan program. (*)