Berdikari.co, Bandar Lampung – Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandar Lampung mengungkap dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dengan mengamankan lima unit truk di wilayah Sukabumi. Pengungkapan ini diduga berkaitan dengan jaringan distribusi ilegal BBM subsidi.

Kelima kendaraan tersebut kini diamankan di Mapolresta Bandar Lampung sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil pendataan, truk yang disita terdiri dari empat unit Fuso dan satu unit Colt Diesel.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Dua truk tidak dilengkapi pelat nomor, sementara kendaraan lainnya menggunakan nomor polisi BE 8097 VJ dan BE 9038 GL. Selain itu, kondisi fisik truk menunjukkan adanya dugaan modifikasi yang tidak sesuai standar.

Pada salah satu kendaraan, petugas menemukan tiga tandon berukuran besar yang diduga digunakan untuk menampung solar. Tak hanya itu, terdapat selang yang terhubung dari tangki utama menuju bagian belakang kendaraan, yang mengindikasikan adanya praktik pemindahan BBM di luar prosedur resmi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari penindakan yang dilakukan pada Rabu (15/4/2026). Dalam operasi tersebut, dua orang turut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Salah satu yang diperiksa berinisial T, warga Lampung Selatan, yang diduga menguasai empat unit truk Fuso. Sementara satu unit lainnya masih dikaitkan dengan pihak berbeda yang saat ini tengah dalam penyelidikan.

Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto, membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Ia menyebut penyidik masih melakukan pendalaman guna mengungkap peran masing-masing pihak.

“Iya, masih pendalaman,” singkat Kompol Gigih saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Ia menambahkan, pihaknya juga tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan dalam praktik penimbunan BBM subsidi tersebut.

“Ada lima truk yang diamankan. Saat ini masih lidik, mohon doanya,” tandasnya.

Polisi memastikan akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap aktor utama di balik dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat. (*)