Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat transformasi ekonomi daerah dengan mendorong hilirisasi komoditas strategis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menjadi keynote speaker dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Semester I 2026 yang digelar oleh Bank Indonesia di Pesawaran, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi dalam mendorong transformasi ekonomi Lampung yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan penguatan ekonomi daerah.

“Melalui forum ini, kami berharap seluruh pihak dapat berkontribusi aktif dalam memperkuat perekonomian Lampung, sekaligus memahami prospek ekonomi ke depan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Marindo mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,28 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,57 persen dan melampaui rata-rata nasional.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Selain itu, inflasi tercatat terkendali di kisaran 2,5 persen, tingkat pengangguran sebesar 4,14 persen, serta angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,6 persen.

Meski demikian, Marindo menegaskan bahwa Lampung tidak bisa terus bergantung pada sektor primer. Transformasi ekonomi harus diperkuat melalui hilirisasi agar komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah.

“Sektor pertanian harus bertransformasi menjadi penggerak industri. Kita dorong peralihan ke pertanian modern, karena di situlah peluang pertumbuhan ekonomi baru terbuka,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tantangan utama, yakni masih dominannya penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah lebih banyak dinikmati di luar daerah.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung mengembangkan program Desaku Maju yang mendorong hilirisasi berbasis desa. Program ini dirancang sebagai ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Implementasi program tersebut meliputi penyediaan pupuk hayati cair, bantuan alat pengering (dryer) di sentra produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, hingga pembangunan infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.

Menurut Marindo, desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan pendekatan ini, manfaat hilirisasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani.

“Jika Lampung ingin tumbuh kuat, maka desa harus menjadi fondasinya. Kita pastikan nilai tambah dinikmati oleh masyarakat lokal, bukan keluar daerah,” tegasnya.

Ia juga mencontohkan sejumlah inovasi yang telah berjalan, seperti pengolahan singkong menjadi tepung mocaf di Pringsewu. Model ini dinilai berpotensi direplikasi di daerah lain melalui kolaborasi lintas wilayah.

Di akhir paparannya, Marindo mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam mendampingi pemerintah daerah mengembangkan model bisnis dan integrasi ekonomi komoditas.

Dengan sinergi yang kuat, Lampung optimistis dapat bertransformasi menjadi daerah yang tidak hanya unggul sebagai produsen, tetapi juga kuat dalam pengolahan dan distribusi, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. (*)